KEDUDUKAN SURAT EDARAN BUPATI TULUNGAGUNG NOMOR: 360/243/606/2020 DALAM PENYELENGGARAAN PEMBATASAN WILAYAH DI DESA JABALSARI KECAMATAN SUMBERGEMPOL KABUPATEN TULUNGAGUNG

PRAYOGA SETYO PRABASWORO, 12103183074 (2023) KEDUDUKAN SURAT EDARAN BUPATI TULUNGAGUNG NOMOR: 360/243/606/2020 DALAM PENYELENGGARAAN PEMBATASAN WILAYAH DI DESA JABALSARI KECAMATAN SUMBERGEMPOL KABUPATEN TULUNGAGUNG. [ Skripsi ]

[img] Text
COVER.pdf

Download (637kB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (359kB)
[img] Text
DAFTAR ISI.pdf

Download (359kB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (176kB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (211kB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (91kB)
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (164kB)
[img] Text
BAB V.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (29kB)
[img]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (134kB) | Preview

Abstract

Prayoga Setyo Prabasworo, 12103183074, Kedudukan Surat Edaran Bupati Tulungagung Nomor 360/243/6062020 dalam Penyelenggaraan Pembatasan Wilayah di Desa Jabalsari Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2022, Lailatul Nikmah, S. Pd., M.Pd. Kata Kunci :Covid 19, Pembatasan Wilayah, Pandemi, Corona Penelitian ini dilatarbelakangi ketika diadakannya pembatasan wilayah di Desa Jabalsari Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung. Dalam peraturan yang dibentuk juga pelaksanaan peraturan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar yang akibatnya berpengaruh pada efektifitas penyelenggaraan pembatasan wilayah dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19). Di Kabupaten Tulungagung , khususnya Desa Jabalsari Penelitian ini akan fokus mengkaji mengenai kedudukan hukum surat edaran Bupati Tulungagung Nomor 360/243/602/2020 dan tinjauan secara fiqh siyasah terhadap surat edaran Bupati Tulungagung Nomor 360/243/602/2020. Penelitian ini merupakan jenis penelitian library research dengan deskriptifanalitik. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari literature-literatur berupa buku dan jurnal-jurnal hokum serta buku-buku kaidah fiqh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Penyelenggaraan pembatasan wilayah di Desa Jabalsari baik dalam kebijakan maupun dalam pelaksanaannya masih dijumpai banyak kendala. Salah satu kendala yang sangat vital ialah aturan yang bertolak belakang dengan peraturan perundang-undang di atasnya.. 2) pelaksanaanpembatasan wilayah dapat dioptimalkan dengan mempertegas pelaksanaan sesuai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Sehingga pandemi Covid19 ini, dapat segera diatasi. Pemenuhan hak masyarakat perlu lebih diperhatikan dalam penyelenggaraan pembatasan wilayah. Bukan hanya pada bahan pokok namun juga pakan ternak untuk menyokong keberlangsungan penghidupan masyarakat pasca pembatasan wilayah. 3) Dalam tinjauan fiqh siyasah salah satu klasifikasi menjadi seorang pemimpin ialah mampu berlaku adil, jika dilihat dalam pemenuhan hak dengan kewajiban yang dilakukan pada pembatasan wilayah masa Covid 19 ini, dirasa kurang berimbang. Akibatnya berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat pada saat setelah diadakannya pembatasan wilayah Covid 19.

Item Type: Skripsi
Subjects: Hukum > Hukum Tata Negara > Desa
Hukum > Hukum Tata Negara
Divisions: Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum > Hukum Tata Negara
Depositing User: S1 12103183074 Prayoga Setyo Prabasworo
Date Deposited: 03 Apr 2023 04:00
Last Modified: 03 Apr 2023 04:00
URI: http://repo.uinsatu.ac.id/id/eprint/33561

Actions (login required)

View Item View Item