PEMBATALAN PERKAWINAN DISEBABKAN ADANYA CACAT ADMINISTRASI DAN STATUS WALI NIKAH DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Putusan Nomor: 00180/Pdt.G/2020/PA.Kdr)

SITI LAILATUL HAJAR, 12102193053 (2023) PEMBATALAN PERKAWINAN DISEBABKAN ADANYA CACAT ADMINISTRASI DAN STATUS WALI NIKAH DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Putusan Nomor: 00180/Pdt.G/2020/PA.Kdr). [ Skripsi ]

Preview	Text COVER.pdf Download (789kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (416kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (209kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (912kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (829kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (453kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (580kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (805kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Repository staff only Download (210kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (329kB) | Preview

Abstract

Siti Lailatul Hajar, 12102193053, Pembatalan Perkawinan Disebabkan Adanya Cacat Administrasi dan Status Wali Nikah Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Putusan Putusan Nomor: 00180/Pdt.G/2020/PA.Kdr), Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2023, Pembimbing: Hj. Indri Hadisiswati, M.H. Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Cacat Admninstrasi, Status Wali Nikah, Putusan Hakim. Penelitian ini dilatarbelakngi oleh adanya pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama dalam Putusan Nomor: 00180/Pdt.G/2020/PA.Kdr. pembatalan perkawinan ini dilakukan karena adanya syarat administrasi untuk melangsungkan pernikahan kurang lengkap yang berupa surat rekomendasi pernikahan dari pihak suami dan status wali nikah dari pihak istri yang tidak menggunakan wali nasab. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana putusan dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan disebabkan adanya cacat administrasi dan status wali nikah pada Putusan Nomor: 00180/Pdt.G/2020/PA.Kdr? 2) Bagaimana pembatalan perkawinan karena adanya cacat administrasi dan status wali nikah pada putusan Nomor: 00180/Pdt.G/2020/PA.Kdr ditinjau dari hukum positif dan hukum islam ? Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kualittaif dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisa datanya menggunakan anlisa kulaitatif dan kemudian penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) majelis Hakim telah melakukan pertimbangan hukum tentang pembatalan perkawinan, yang sesuai dengan peraturan Undang-Undang perkawinan, bahwa perkawinan Termohon I dengan Termohon II yang telah melanggar syarat dan rukun perkawinan yang berupa surat rekomendasi dan status wali nikah, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. 2) pembatalan perkawinan dapat dibatalkan jika salah satu rukun atau syarat dari perkawinan tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Perkawinan yang telah batal demi hukum status perkawinannya dianggap tidak pernah ada, putusnya hubungan suami istri karena batalnya perkawinan secara hukum islam berbeda dengan pembatalan perkawinan menikah karena talak. Dan untuk status hukum dari Termohon I dan Termohon II pada perkara ini kembali pada status semula yaitu menjadi jejaka dan perawan.

Actions (login required)

View Item