SINKRONISASI PERATURAN KEPOLISIAN DENGAN PERATURAN KEJAKSAAN DALAM PELAKSANAAN KEADILAN RESTORATIF

NUR HAMIDA KHOLIF AS SYAFII, 12103193138 (2023) SINKRONISASI PERATURAN KEPOLISIAN DENGAN PERATURAN KEJAKSAAN DALAM PELAKSANAAN KEADILAN RESTORATIF. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (386kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (200kB)
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (96kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (269kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (362kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (149kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (322kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (162kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (185kB) | Preview

Abstract

Skripsi dengan judul “Sinkronisasi Peraturan Kepolisian Dengan Peraturan Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Keadilan Restoratif” ini ditulis oleh Nur Hamida Kholif As Syafii, NIM. 12103193138, Prodi Hukum Tata Negara (HTN), Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 2023, dibimbing oleh Fahmi Arif, S.H, M.H. Kata kunci: Sinkronisasi, Keadilan Restoratif, Fiqih Siyasah Dusturiyah Penelitian ini dilatarbelakangi adanya perbedaan penyelesaian perkara pidana pada beberapa kasus yang telah diselesaikan menggunakan keadilan restoratif, hal tersebut timbul sebab adanya peraturan dari Kepolisian dan Kejaksaan yang memiliki payung hukum masing-masing dalam melaksanakannya. Oleh karena itu, penting adanya keselarasan terhadap peraturan perundang- undangan demi mewujudkan kepastian hukum dan kesejahteraan masyarakat, khususnya pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 yang membahas mengenai regulasi keadilan restoratif pada sistem penyelesaian tindak pidana dengan konsep baru di Indonesia. Fokus rumusan masalah pada penelitian ini adalah 1) Bagaimana sinkronisasi peraturan kepolisian dan peraturan kejaksaan terhadap pengaturan pelaksanaan keadilan restoratif? 2) Bagaimana sinkronisasi peraturan kepolisian dan peraturan kejaksaan terhadap keadilan restoratif menurut fiqih siyasah dusturiyah? Adapun tujuan yang diharapkan pada penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui sinkronisasi Peraturan Kepolisian dan Peraturan Kejaksaan terhadap pengaturan pelaksanaan keadilan restoratif. 2) Untuk mengetahui sinkronisasi Peraturan Kepolisian dan Peraturan Kejaksaan tentang keadilan restoratif menurut fiqih siyasah dusturiyah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan sifat deskriptif analitis. Untuk sumber data yang digunakan yakni sumber data sekunder dengan meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sedangkan Analisisnya menggunakan teknis analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Ditemukan perbedaan pasal yang terdapat pada Peraturan Kepolisisan dan Peraturan Kejaksaan yang mengatur mengenai syarat perkara pidana yang bisa diselesaikan menggunakan keadilan restoratif, hasil analisis identifikasi berupa penyamaan syarat mengenai batasan perkara pidana pada pasal 3 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 di revisi sesuai dengan syarat yang terdapat pada peraturan sandingannya yakni pada pasal 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dengan pertimbangan bahwa substansi dari Peraturan Kejaksaan yang berisi mengenai syarat perkara pidana telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2012 dan beberapa perjanjian atau kesepakatan bersama antara aparatur penegak hukum. Sehingga output yang dihasilkan yakni menyelaraskan antara kedua regulasi tersebut terkait syarat yang mencakup batasan perkara pidana untuk dapat diselesaikan menggunakan keadilan restoratif yaitu tindak pidana hanya diancam dengan pidana ataupun pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun serta nilai barang bukti atau kerugian yang timbul akibat adanya tindakan tersebut tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). 2) Peraturan Kepolisian dan Peraturan Kejaksaan terkait keadilan restoratif telah sesuai atau sinkron dengan kajian fiqih siyasah dusturiyah baik dari Al-Qur’an, kaidah, prinsip peraturan perundang-undangan dan teori maslahah yang terdapat pada fiqih siyasah dusturiyah hal ini dilihat dari aspek lembaga dan aspek materi yang mencantumkan prinsip peraturan perundang-undangan yang baik dan peraturan atau kebijakan baru yang mengusung kemaslahatan umat berupa pemenuhan hak-hak korban dan masyarakat atau pihak terkait sebagai bentuk tanggung jawab pelaku.

Actions (login required)

View Item