NABILA ALKHALIFATUS RAMADHANY, 12103193177 (2023) EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI TILANG ETLE BERDASARKAN PASAL 272 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP KESADARAN HUKUM MASYARAKAT (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung). [ Skripsi ]
![]() |
Text
COVER.pdf Download (967kB) |
![]() |
Text
ABSTRAK.pdf Download (500kB) |
![]() |
Text
DAFTAR ISI.pdf Download (435kB) |
![]() |
Text
BAB I.pdf Download (638kB) |
![]() |
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (847kB) |
![]() |
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (559kB) |
![]() |
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (671kB) |
![]() |
Text
BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (644kB) |
![]() |
Text
BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (260kB) |
![]() |
Text
DAFTAR RUJUKAN.pdf Download (464kB) |
Abstract
NABILA ALKHALIFATUS RAMADHANY, 12103193177, Efektivitas Penerapan Sanksi Tilang ETLE Berdasarkan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2023, Dosen Pembimbing Bapak Ahmad Gelora Mahardika, S.IP., M.H. Kata Kunci : Electronic Traffic Law Enforcement, Tilang Elektronik, Pelanggaran Lalu Lintas Penelitian ini dilatar belakangi banyaknya jumlah pelanggaran lalu lintas yang masih marak terjadi di Indonesia. Memanfaatkan teknologi informasi yang semakin maju, di Indonesia mulai menerapkan sistem tilang elektronik atau digitalisasi tilang berbasis kamera pengawas ETLE sejak tahun 2021 salah satunya di Kabupaten Tulungagung. Sebelum ETLE diberlakukan, pelanggaran lalu lintas yang ditindak jumlahnya cukup banyak, kemudian pada tahun berikutnya setelah ETLE diberlakukan jumlah pelanggaran lalu lintas menurun. namun setelah itu pada tahun 2022 jumlah pelanggaran lalu lintas yang ditindak meningkat lagi. Tilang elektronik telah diatur pada pasal 272 ayat (1) dan (2) UU No. 22 Tahun 2009. Dengan diberikannya sanksi diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran dan bisa meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas , namun terbukti bahwa pelanggaran lalu lintas masih banyak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah penerapan sanksi tilang ETLE berdasarkan pasal 272 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terhadap pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Satlantas Polres Kabupaten Tulungagung?, (2) Bagaimanakah efektivitas sanksi tilang ETLE berdasarkan pasal 272 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terhadap kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Tulungagung?, (3) Apa faktor penghambat dalam penerapan sanksi tilang ETLE berdasarkan pasal 272 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terhadap pelanggar lalu lintas di Kabupaten Tulungagung?. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah, (1) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem tilang elektronik berbasis kamera pengawas ETLE di Wilayah Hukum Satlantas Polres Tulungagung, (2) Untuk mengetahui efektivitas penerapan sanksi tilang ETLE terhadap kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Tulungagung, (3) Untuk mengetahui faktor kendala dari penerapan sistem tilang elektronik ETLE. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris atau Hukum Empiris dengan metode penelitian kuantitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, kuisioner atau angket, dan dokumentasi. Menggunakan teknik Simple Random Sampling, dengan populasi masyarakat yang pernah melewati perempatan Tamanan di Jl. Supriyadi Barat dan Timur dimana ada kamera pengawas ETLE. Instrumen penelitian menggunakan Skala Likert kemudian dilakukan uji instrumen item kuisioner dan juga uji normalitas data serta teknik analisis statistik deskriptif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Penerapan sanksi tilang ETLE efektif dalam prosedur penyelesaian masalah pelanggaran lalu lintas karena lebih mudah dan praktis dalam prosedur pembayaran dendanya, serta memudahkan petugas dalam menindak pelanggaran lalu lintas. (2) Kesadaran hukum masyarakat sangat penting untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas dan mengefektivitaskan sistem dari adanya tilang elektronik berbasis kamera pengawas ETLE ini khususnya di wilayah Kabupaten Tulungagung. (3) Ditemukan kendala atau faktor penghambat dari petugas kepolisian dalam melaksanaan sistem ETLE ini yakni faktor sarana atau fasilitas dimana yang sering terjadi adalah kendala jaringan yang eror, dan terkendala cuaca, kemudian faktor masyarakat, kebiasaan masyarakat akan taat dan patuh pada aturan berlalu lintas ketika ada petugas kepolisian di jalan raya.
Item Type: | Skripsi |
---|---|
Subjects: | Hukum > Hukum Tata Negara Hukum > Undang-undang |
Divisions: | Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum > Hukum Tata Negara |
Depositing User: | 12103193177 NABILA ALKHALIFATUS RAMADHANY |
Date Deposited: | 09 Nov 2023 05:28 |
Last Modified: | 09 Nov 2023 05:28 |
URI: | http://repo.uinsatu.ac.id/id/eprint/41817 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |