KEDUDUKAN HUKUM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN SIYASAH SYAR'IYYAH

VIDIA NURUL HIDAYAH, 12103193016 (2023) KEDUDUKAN HUKUM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN SIYASAH SYAR'IYYAH. [ Skripsi ]

Preview	Text COVER.pdf Download (704kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (289kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (177kB) | Preview
	Text BAB I.pdf Download (368kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (412kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (299kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (379kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (199kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (203kB)

Abstract

Vidia Nurul Hidayah, 12103193016, “Kedudukan Hukum Jaminan Kesehatan Nasional Pada Pendaftaran Tanah Perspektif Hukum Positif dan Siyasah Syar’iyyah,” Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2023, Di bimbing oleh Dr. Dian Ferricha, S.H.M.H Kata kunci: Pendaftaran Tanah, Jaminan Kesehatan Nasional, Hukum Positif, Siyasah Syariyah Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah (Presiden) yakni Intruksi Predisen Nomor 1 Tahun 2022 tentang optimalisasi jaminan kesehatan nasional dimana dalam kebijakan tersebut mengintruksikan kepada 30 Kementerian/Lembaga Negara untuk membantu menyukseskan program Jaminan Kesehatan Nasional. Kementerian yang di tunjuk salah satunya adalah Menteri ATR/BPN dimana Presiden mengintruksikan bahwa memastikan pemohon pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli merupakan Peserta aktiif dalam program JKN. Hal ini menjadi permasalahan hukum banyak yang setuju dan tidak setuju terkait kebijakan tersebut, maka dari itu perlu adanya penelahaan lagi terhadap kedudukan hukum dan norma hukum agar tidak menimbulkan pemerintah yang sewenang-wenang. Fokus penelitian ini tentang kedudukan hukum pelaksanaan jaminan kesehatan pada pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena jual beli dengan pertanyaan sebagai berikut: 1) bagaimana kedudukan hukum pelaksanaan jaminan kesehatan nasional pada pendaftaran peralihan hak milik atas tanah perspektif hukum positif?. 2) bagaimana kedudukan hukum pelaksanaan jaminan kesehatan nasional pada pendaftaran peralihan hak milik atas tanah perspektif siyasah syariyah?. Adapaun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana kedudukan hukum pelaksanaan jaminan kesehatan nasional pada pendaftaran peralihan hak milik atas tanah perspektif hukum positif?. 2) bagaimana kedudukan hukum pelaksanaan jaminan kesehatan nasional pada pendaftaran peralihan hak milik atas tanah perspektif siyasah syariyah?. Metode penelitian yang dipakai dan digunakan adalah dengan penelitian hukum normatif bersifat analisis deskriptif. Penelitian ini juga menggunakan data dan sumber data yang berisikan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dan sedangkan analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif (analyis descriptive). Hasil penelitian ini Kedudukan Hukum Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Pada Pendaftaran Tanah Perspektif Hukum Positif dan Siyasah Syariyah adalah 1) Kedudukan hukum pelaksanaan jaminan kesehatan nasional pada pendaftaran peralihan hak milik atas tanah perspektif hukum positif adalah kuat, hasil dari beneranian pemerintah untuk menyukseskan program jaminan kesehatan dengan membuat kebijakan Intruksi Presiden Nomor 1 Taahun 2022 tentang optimalisasi jaminan kesehatan nasional hanya sebatas peraturan kebijakan yang di instruksikan xix kepada lembaga terkait serta daya ikat dan norma hukum yang menambah (aanvullendrecht), sehingga secara apriori tidak mengikat atau wajib dipatuhi. Namun pelaksanaan kebijakan ini lebih banyak manfaatnya kepada masyarakat, jika menjadi peserta aktif BPJS masyarakat akan dimudahkan dalam mengakses perizinan dan pelayanan publik yakni salah satunya dalam proses pendaftaran peralihan hak kepemilikan atas tanah akibat jual beli. 2) Kedudukan hukum pelaksanaan jaminan kesehatan nasional pada pendaftaran peralihan hak milik atas tanah perspektif siyasah syariyah mempunyai konseptual yang sama. Hal ini dikarenakan fokus paham fiqh siyasah lebih mengutamakan kemalaslahatan umat manusia. Ajaran dalam Islam sangat mengutamakan menjaga kebersihan, kesehatan dan juga terkait kepemilikan dalam Islam sangat lengkap dijelaskan. Islam telah mengenal sistem asuransi sosial yaitu At�Takmin al- ta’awuniy dengan keutamaan menjaga kesehatan dalam islam akan diperoleh tubuh yang sehat. Sedangkan, kepemilikan yang mutlak hanya dimiliki oleh Allah SWT, umat manusia sebagai al-kholifatull fil ard dapat memanfaatkan apa yang telah ada di bumi.

Actions (login required)

View Item