PROBLEMATIKA IZIN USAHA PERTAMBANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Kasus PT Sumber Mineral Nasional Kabupaten Trenggalek)

KUNI MALIHAH, 12103183014 (2024) PROBLEMATIKA IZIN USAHA PERTAMBANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Kasus PT Sumber Mineral Nasional Kabupaten Trenggalek). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (2MB)
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (368kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (106kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (407kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (444kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (224kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (548kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (186kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (356kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya perusahaan tambang (PT. Sumber Mineral Nasional) yang melakukan kegiatan tambang di wilayah Trenggalek. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba menjadi dasar dalam kajian ilmiah ini dan menelaah perspektif dari fiqh siyasah tentang hukum pertambangan. Adapun rumusan masalahnya yaitu 1) Bagaimana problematika perizinan usaha pertambangan di Kabupaten Trenggalek menurut UndangUndang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ? 2) Bagaimana izin usaha pertambangan menurut perspektif Fiqh Siyasah ?. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu : 1) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, PT SMN harus melakukan perpanjangan dalam surat izin pertambangan yang dimilikinya, namun surat perizinan dimiliki PT SMN bermasalah dengan alasan a) Izin Usaha Pertambangan PT SMN tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara. b) Tidak dilibatkannya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan melanggar Peraturan Daerah Trenggalek No. 15 Tahun 2012 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek. c) Mendapat aksi penolakan dari masyarakat Trenggalek atas kegiatan tambang yang dilakukan PT SMN. 2) Pengambilalihan oleh pemerintah pusat telah mereduksi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota yang tidak sejalan atas pembagian kewenangan dalam sejarah ketatanegaraan Islam. Sejarah ketatanegaraan Islam menganut asas desentralisasi. Jadi kewenangan pemerintah daerah atas bidang pertambangan mineral dan batubara lebih dekat kepada kewenangan yang diberikan khalifah pada masa pemerintahan Islam dalam bidang administrasi daerah dan memberi pelayanan ke rakyat di daerah. Selain itu dalam pembuatan hukum sangatlah dianjurkan untuk mengutamakan kemaslahatan rakyat.

Actions (login required)

View Item