POLITIK HUKUM PENGATURAN PENDAFTARAN MEREK SEBAGAI PENYELESAIAN SENGKETA KORPORASI TERHADAP PENGGUNAAN HAK MEREK

LAILA QUDRIYATU MASNUNIN, 126101202122 (2024) POLITIK HUKUM PENGATURAN PENDAFTARAN MEREK SEBAGAI PENYELESAIAN SENGKETA KORPORASI TERHADAP PENGGUNAAN HAK MEREK. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (1MB)
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (435kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (103kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (246kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (401kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (342kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (308kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (127kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (273kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (185kB)

Abstract

Skripsi dengan judul “Politik Hukum Pengaturan Pendaftaran Merek Sebagai Penyelesaian Sengketa Korporasi Terhadap Penggunaan Hak Merek” ini ditulis oleh Laila Qudriyatu Masnunin, NIM.126101202122, Pembimbing Ahmad Gelora Mahardika,S.IP., M.H. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan seperti adanya persamaan merek pada pokoknya maupun keseluruhan dan mengeksplorasi peran politik hukum dalam pengaturan pendaftaran merek sebagai mekanisme penyelesaian sengketa korporasi terkait penggunaan hak merek. Fokus utama mencakup analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang memverifikasi proses pendaftaran merek sebagai instrumen untuk menghindari dan menyelesaikan konflik hak merek. Fokus penelitian ini adalah (1) Bagaimana pengaturan pendaftaran merek berdasarkan sistem hukum di Indonesia? (2) Bagaimana implikasi ketidakpastian hukum dalam pendaftaran merek sebagai penyebab terjadinya sengketa korporasi? (3) Bagaimana pengaturan politik hukum yang berkaitan dengan pendaftaran merek di Indonesia sebagai upaya pencegah terjadinya sengketa korporasi dalam hukum merek di Indonesia?. Adapun tujuan yang akan dicapai yaitu (1) Untuk mengetahui pengaturan pendaftaran merek berdasarkan sistem hukum di Indonesia. (2) Untuk menganalisis ketidakpastian hukum dalam pendaftaran merek sebagai penyebab terjadinya sengketa korporasi. (3) Untuk mendiskripsikan terkait pengaturan polit ik hukum yang berkaitan dengan pendaftaran merek di Indonesia sebagai upaya pencegah terjadinya sengketa korporasi dalam hukum merek di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan melalui pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen yang berupa bahan-bahan atau dokumen hukum. Teknik analisis data menggunakan pendalaman atas konstruksi hukum terhadap dokumen-dokumen serta seluruh sumber data terkait dan menarik kesimpulan. Sedangkan pengecekan keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengaturan pendaftaran merek berdasarkan sistem hukum di Indonesia Pengaturan merek di Indonesia saat ini menggunakan Nice Agreement sebagai rujukan klasifikasi internasional atas barang dan jasa.(2) Pengaturan merek di Indonesia menyebabkan konflik sengketa korporasi, seperti kasus PS Glow dan MS Glow, di mana perbedaan klasifikasi produk terjadi karena MS Glow mendaftar produk bukan sebagai kosmetik di kelas 3 sesuai Nice Agreement, tetapi sebagai serbuk teh di kelas 32. (3) Pengaturan pendaftaran merek berkaitan dengan politik hukum, yang melibatkan aspek perlindungan hukum dan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan merek. Untuk mengantisipasi terjadinya hal serupa di masa depan perlu adanya perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Pasal 14 yang tidak hanya merujuk pada Nice Agreement. Penyesuaian perlu dilakukan dengan melakukan sistem verifikasi dan standar klasifikasi yang berbeda. Kata Kunci: Hukum, Sengketa Korporasi, Merek

Actions (login required)

View Item