LEGISLASI WALI ANAK HASIL KAWIN HAMIL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kandangan Kediri)

ITSNA NURFARIDA, 2822123016 (2016) LEGISLASI WALI ANAK HASIL KAWIN HAMIL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kandangan Kediri). [ Skripsi ]

	Text cover skripsi 2.pdf Download (212kB)
Preview	Text BAB I.pdf Download (292kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (478kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (231kB) | Preview
Preview	Text BAB IV.pdf Download (340kB) | Preview
Preview	Text bab V.pdf Download (89kB) | Preview
Preview	Text LAMPIRAN 1 (14 hal).pdf Download (13MB) | Preview
Preview	Text LAMPIRAN 2 (9 hal).pdf Download (8MB) | Preview
Preview	Text LAMPIRAN 3 (4 hal).pdf Download (3MB) | Preview
Preview	Text daftar rujukan.pdf Download (175kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Skripsi dengan judul “Legislasi Wali Anak Hasil Kawin Hamil Perspektif Hukum Islam (Studi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kandangan Kediri)” ini ditulis oleh Itsna Nurfarida, NIM 2822123016, pembimbing Indri Hadisiswati, S.H., M.H Penelitian ini dilatar belakangi oleh ketimpangan dua pendapat yaitu pendapat dalam kontekstual islam dan pendapat dalam kontekstual perundang-undangan. Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) bagaimana prosedur pelaksanaan Legislasi wali anak hasil kawin hamil di KUA Kec. Kandangan Kediri? (2) apa dasar hokum pelaksanaan legislasi wali anak hasil kawin hamil di KUA Kec. Kandangan Kediri? (3) bagaimana tinjauan hokum islam terhadap pelaksanaan legislasi wali anak hasil kawin hamil diKUA Kec. Kandangan Kediri. Adapun yang menjadi salah satu tujuan dari penelitian adalah mengetahui bagaimana memecahkan problema yang tidak jarang dalam masyarakat sekarang, kebijakan mana yang menjadi dasar hokum KUA. Metode yang dipakai dalam menulis skripsi ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode interview (wawancara), dokumentasi, dan observasi. Interview digunakan untuk menanyakan kepada narasumber sesuatu yang terkait dengan alasan melakukan legislasi wali dan pelaksanaannya. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk validasi penelitian yang dilakukan dan untuk menunjang data-data yang digunakan melengkapi skripsi ini. Hasil penelitian menyimpulkan jawaban terkait pertimbangan, dasar hokum dan tinjauan hukum islam dalam legislasi wali anak hasil kawin hamil adalah (1) procedure pelaksanaan perkawinan anak hasil kawin hamil sama halnya dengan perkawinan pada umumnya, dengan catatan memenuhi syarat dan rukun yang berlaku. yaitu dengan mendaftarkan tanggal rencana akad nikah di KUA setempat dengan jarak 10 hari, mengumpulkan semua persyaratan menurut aturan yang berlaku. Hal yang membedakan antara perkawinan anak hasil kawin hamil dan perkawinan pada umumnya terletak pada kejelian dalam mencocokkan akta kelahiran dengan akta nikah orang tua, untuk menentukan siapa yang berhak menjadi wali dari perkawinan tersebut. Karena perkawinan tidak sah apabila tidak ada wali. Dan juga syarat dan rukun yang lainnya.. (2) adapun yang menjadi dasar hokum diperbolehkannya wali nasab anak hasil hamil ini tertera dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 42 yang menyatakan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, dikuatkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 99 dan pasal 103. Ketika perkawinan wanita hamil tersebut dilaksanakan sebagaimana dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) dan (2), maka akan sah pula apabila menginginkan menjadi wali nasab anak yang dilahirkan sebagai perkawinan tersebut. (3) Dilihat dari kontekstual hukum islam ketika dihadapkan pada dua pendapat yang berbeda, maka para pemuka melakukan ijtihad dengan tujuan kemaslahatan ummat, Dan juga tujuan hukum islam dan undang-undang sama untuk mewujudkan kemaslahatan umum, dan dari aturan yang berlaku jelas bahwa ketika perkawinan sah maka sah pula hak-hak yang bisa didapat anak tersebut. Berpijak dari hukum yang ada pihak KUA Kec. Kandangan Kediri melaksakan perkawinan anak hasil kawin hamil dengan wali nasab. Dan juga terkait Negara ini bukan Negara islam akan tetapi Negara hukum, maka aturan yang telah ada menjadi acuan pihak lembaga dalam mencari jalan keluar atas problema yang baru.

Actions (login required)

View Item