EFEKTIVITAS MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (Studi Kasus di Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung)

AHMAD ZAINUL MUSTOFA, 12103173123 (2024) EFEKTIVITAS MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (Studi Kasus di Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (408kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (174kB)
	Text BAB I.pdf Download (285kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (352kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (315kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (217kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (331kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (173kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (238kB)

Abstract

AHMAD ZAINUL MUSTOFA, 12103173123, Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Studi Kasus di Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung), Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, 2023, Pembimbing: Dr. H. M. Darin Arif Mualifin, S.H., M.Hum. Kata Kunci : Efektivitas, Musyawarah, Pembangunan Nasional Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Bandung pada tahun 2022. Fasilitas yang digunakan pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tersebut kurang memadai. Tempat pelaksanaan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan hanya mampu menampung sekitar 60 orang dengan undangan masyarakat sekitar 65 orang. Kemudian, kurang adanya penerapan asas demokrasi yang diterapkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Bandung sehingga, dapat dipertanyakan keefektivannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana efektivitas musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional di Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung? 2) Apakah demokrasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945? 3) Bagaimana efektivitas musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung menurut Fikih Siyasah?. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui efektivitas musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional di Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung. 2) Untuk mengetahui sistem demokrasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 3) Untuk mengetahui efektivitas musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung menurut Fikih Siyasah. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif dan jenis penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Pada teknik analisis data, penulis menggunakan kondensasi data dan analisis data. Sedangkan pengecekan keabsahan data, penulis menggunakan perpanjangan keabsahan data, triagulasi digunakan untuk pengecekan keabsahan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Bandung belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencaan Pembangunan Nasional tidak terpenuhinya keterwakilan serta kurangnya fasilitas di Kantor Kecamatan menjadikan kendala pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Bandung. 2) Kurang Demokrasi sebab perwakilan peserta belum sepenuhnya mewakili unsur-unsur keterwakilan. Selain itu beberapa usulan dan prioritas yang di ajukan oleh peserta tidak sepenuhnya di sepakti, justru lebih banyak program dan prioritas yang di bentuk oleh pihak kecamatan sendiri. 3) Maka bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Agama mengajarkan untuk mengedepankan musyawarah mufakat dengan ini kurangnya demokrasi menyalahi unsur-unsur musyawarah yang selalu mengedepan pendapat rakyatnya demi mewujudkan kemaslahatan bersama.

Actions (login required)

View Item