PELAKSANAAN PENERTIBAN PENGEMIS DALAM PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

AGUSTA WULANSARI, 12103193120 (2024) PELAKSANAAN PENERTIBAN PENGEMIS DALAM PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM. [ Skripsi ]

[img]
Preview
Text
COVER.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text
ABSTRAK.pdf

Download (676kB) | Preview
[img] Text
DAFTAR ISI.pdf

Download (475kB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (548kB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (611kB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (329kB)
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (481kB)
[img] Text
BAB V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (202kB)
[img]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (429kB) | Preview
[img] Text
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract

Agusta WulanSari, 12103193120, Pelaksanaan Penertiban Pengemis Dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Jurusaan Hukum Tata Negara. Dengan dosen pembimbing : Satrio Wibowo, M.H. Kata Kunci : Pengemis, Peraturan Daerah, Ketenteraman dan Ketertiban. Penelitian ini di latar belakangi dari meningkatnya jumlah pengemis di Kota Blitar meskipun sudah ada peraturan yang mengatur yaitu, Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan oleh pihak Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1). Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum? 2). Apa kendala dan upaya dalam mengatasi masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum?. Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sementara itu teknik analisis data menggunakan reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa, pelaksanaan penertiban pengemis dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum sudah dilaksanakan semaksimal mungkin oleh Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja. Namun masih ada permasalahan yang menjadi kendala. Adapun kendalanya yaitu, kuranngnya koordinasi antar Tim dan tidak ada rasa jera dari pengemis, serta kurangnya sarana dan prasarana penunjang rehabilitasi. Jika di lihat dalam perspektif siyasah, pemerintah harus melaksanakan tugas sebaik mungkin sedangkan bagi pengemis jika benar-benar tidak bisa mencari nafkah selain meminta-minta jangan melakukannya karena dalam islam mengemis itu haram.

Item Type: Skripsi
Subjects: Hukum > Hukum Tata Negara
Divisions: Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum > Hukum Tata Negara
Depositing User: 12103193120 AGUSTA WULANSARI
Date Deposited: 18 Apr 2024 07:40
Last Modified: 18 Apr 2024 07:40
URI: http://repo.uinsatu.ac.id/id/eprint/44979

Actions (login required)

View Item View Item