PROBLEMATIKA PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN MAHASISWA UM TERHADAP HAK BERPENDAPAT

SITI NUR AZIZAH, 126103201034 (2024) PROBLEMATIKA PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN MAHASISWA UM TERHADAP HAK BERPENDAPAT. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (967kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (46kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (50kB)
	Text BAB I.pdf Download (271kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (233kB)
	Text Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (310kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (234kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (44kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (151kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Peraturan Rektor merupakan peraturan yang dibuat, disusun dan disahkan oleh pihak Rektorat sebuah Universitas atau Perguruan Tinggi setingkatnya. Pembentukan Peraturan Rektor harus berdasarkan pedoman yang ada (sesuai dengan hierarki perundang- undangan). Hal tersebut bertujuan agar tidak adanya tumpang tindih antara peraturan yang berada diatasnya. Sebagai contoh Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 13 Tahun 2019 yang mengatur tentang Hak, Kewajiban dan Larangan Mahasiswanya, dimana penulis menemukan beberapa problematika seperti: mahasiswa dalam mengutarakan pendapat harus melalui beberapa prosedur dengan surat pemberitahuan/izin tertulis yang diberikan kepada pihak Rektor/Dekan atau ketua bagian lainnya, dll. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana penerapan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 13 Tahun 2019 tentang hak, kewajiban, dan larangan mahasiswa UM terhadap hak berpendapat (2) Bagaimana perbandingan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang dengan Universitas Gadjah Mada? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui penerapan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 13 Tahun 2019 tentang hak, kewajiban, dan larangan mahasiswa Universitas Negeri Malang terhadap hak berpendapat (2) Untuk mengetahui perbandingan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang dengan Universitas Gadjah Jenis Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif karena dalam penelitian ini didasarkan pada sumber-sumber kepustkaan untuk membahas masalah-masalah yang telah dirumuskan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Sedangkan dalam menganalisis datanya menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil daripada penelitian ini adalah: (1) Penerapan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Hak, Kewajiban dan Larangan mahasiswa UM, dimana dalam penerapannya kurang maksimal karena adanya pengakuan dari beberapa narasumber yang mana peneliti menemukan beberapa permasalahan yang ada didalam peraturan rektor ini, seperti : Pertama, beberapa pasal ada yang tidak sejalan dengan konstitusi serta beberapa Undang-Undang lainnya. Kedua, ada pasal yang tidak jelas terkait makna dalam penafsiran setiap individu. Ketiga, peneliti menemukan fakta terkait unjuk rasa/demonstrasi mahasiswa UM yang memilih untuk melanggar peraturan demi mereka dapat melaksanakan unjuk rasa/demonstrasi tersebut. Serta hak berpendapat di Universitas Negeri Malang dalam kalangan mahasiswa selaku anggota LPM (Lembaga Pers Mahasiswa), yang dimana ketika mereka bersuara sering mendapat panggilan seusai menulis opini tentang kampus. (2) Perbandingan antara Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Hak, Kewajiban dan Larangan Mahasiswa dengan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 711 Tahun 2013 Tentang Tata Perilaku Mahasiswa, kedua Peraturan Rektor ini membahas terkait hak, kewajiban, perilaku, larangan serta sanksi yang didapat mahasiswa ketika melanggarnya. Namun ada perbedaan dalam kedua peraturan ini, dimana pada peraturan Rektor Universitas Negeri Malang ini hak mahasiswa dalam berpendapat terbatas, maksud daripada terbatas ketika mahasiwa ingin mengikuti aksi demonstrasi yang mengatasnamakan UM harus dengan surat pemberitahuan dan surat izin yang diberikan kepada Rektor, Dekan dan juga ketua jurusan masing-masing. Tetapi tidak pada Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada dimana mahasiswa haknya terbagi menjadi hak pribadi, hak sebagai masyarakat, hak sebagai warga kampus dan hak sebagai warga negara yang mana hak berpendapat termasuk kedalam hak sebagai warga negara.

Actions (login required)

View Item