PRAKTIK JUAL BELI IKAN GURAMI DENGAN PENIMBANGAN SISTEM BASAH DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1981 TENTANG METROLOGI LEGAL DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus pada Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung)

INDAINI LESTARI WILUJENG, 126101202108 (2024) PRAKTIK JUAL BELI IKAN GURAMI DENGAN PENIMBANGAN SISTEM BASAH DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1981 TENTANG METROLOGI LEGAL DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus pada Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (701kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (287kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (93kB)
	Text BAB I.pdf Download (251kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (481kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (206kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (432kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (348kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (156kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (230kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Indaini Lestari Wilujeng, 126101202108, Praktik Jual Beli Ikan Gurami Dengan Penimbangan Sistem Basah Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal Dan Hukum Islam Studi Kasus pada Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024, Pembimbing: Dr. Zulfatun Ni’mah, S.H.I., M.Hum. Kata Kunci : Jual Beli, Penimbangan, Hukum Positif, Hukum Islam Penimbangan berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1981 dan menurut hukum Islam seharusnya dilakukan dengan adil untuk menghindari adanya kecurangan. Pada kenyataanya, di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung dalam jual beli ikan gurami dengan penimbangan sistem basah terdapat penambahan air dalam jumlah tertentu yang mengakibatkan adanya potensi ketidaksesuaian dengan berat ikan yang sebenarnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana praktik jual beli ikan gurami dengan penimbangan sistem basah di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung?; 2) Bagaimana pelaksanaan praktik jual beli ikan gurami dengan penimbangan sistem basah dikaitkan dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal?; 3) Bagaimana pelaksanaan praktik jual beli ikan gurami dengan penimbangan sistem basah menurut perspektif hukum Islam? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi pada penimbangan dengan sistem basah, wawancara dengan petani gurami dan pembeli gurami pada Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung dan dokumentasi. Pada teknik analisis data peneliti menggunakan analisis deskriptif yaitu kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, sedangkan pengecekan keabsahan data menggunakan metode triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Praktik jual beli ikan gurami di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung dengan penimbangan sistem basah dilakukan menggunakan timbangan duduk sentisimal,dimana penjual melakukan penimbangan dengan menahan dasar alat timbang menggunakan kaki dengan tujuan untuk menambah berat timbangan, melakukan penyisaan ikan pada wadah dengan tujuan untuk mempengaruhi berat air, adanya ketidaksesuaian penimbangan antara perbandingan berat air dan berat ikan gurami yang ditimbang sehingga akumulasi berat keseluruhan air dan ikan gurami tidak memenuhi standar dalam penimbangan sistem basah yakni 60 : 25 kg dan penimbangan dimulai dengan posisi jarum yang menunjukkan angka lebih dari nol; 2) Ditinjau dari Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal penimbangan dengan sistem basah yang dilakukan oleh petani gurami di Kecamtan Ngantru Kabupaten Tulungagung tidak sah karena menahan dasar timbangan menggunakan kaki, melakukan penyisaan ikan pada wadah, adanya ketidaksesuaian penimbangan antara perbandingan berat air dan berat ikan gurami yang ditimbang serta penimbangan dimulai dengan posisi jarum yang menunjukkan angka lebih dari nol, berakibat pada tidak akuratnya hasil penimbangan sehingga dapat dikategorikan sebagai bentuk kecurangan yang menguntungkan pihak petani gurami; 3)Ditinjau dari hukum Islam terdapat dua hukum pada penimbangan dengan sistem basah di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Hukum pertama tidak sah karena bertentangan dengan tujuan syariat Islam dalam rangka perlindungan terhadap harta (hifz al-mal), prinsip keadilan, kaidah fikih yakni kaidah kemudharatan harus dihilangkan, dan belum sesuai dengan ketentuan pada Al- Qur’an dan hadis yang terdapat dalam surat Al- Mutaffifin karena dalam penimbangan sistem basah ditemukan adanya perbuatan yang dikategorikan sebagai bentuk kecurangan yang dapat mencegah terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan dalam jual beli. Hukum kedua sah karena penimbangan dengan sistem telah menjadi adat kebiasaan yang berlaku terus menerus pada masyarakat Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.

Actions (login required)

View Item