IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERJUDIAN ONLINE BERBASIS WEBSITE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Jawa Timur)

PATRISYA BELA OKTAVIANI, 126103201041 (2024) IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERJUDIAN ONLINE BERBASIS WEBSITE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Jawa Timur). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (628kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (218kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (336kB)
	Text BAB I.pdf Download (281kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (378kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (236kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (276kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (257kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (215kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (231kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Skripsi dengan judul “Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Online Berbasis Website ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Jawa Timur)” ini ditulis oleh Patrisya Bela Oktaviani, NIM. 126103201041, Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 2024, dibimbing oleh Yusron Munawir, S.H., M.H. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Perjudian, Online, Website Penelitian ini dilatarbelakangi banyaknya dari masyarakat yang melakukan perjudian online padahal aktivitas tersebut telah dilarang oleh hukum di Indonesia. Maka dari itu segala aktivitas masyarakat harus diatur berdasarkan hukum yang berlaku, begitu juga dengan tindak pidana perjudian yang dalam penerapannya harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Zaman sekarang permainan judi berupa slot, domino, qiu-qiu yang dapat dimainkan melalui smartphone. Khususnya dalam hal tindak pidana perjudian secara online diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dengan ancaman pidana diatur dalam pasal 45 ayat (2). Namun dalam realita kenyataan di lapangan, penegakan hukum terhadap perjudian belum terlaksana dengan sangat baik. Masih banyak para penjudi online yang masih berkeliaran di masyarakat, karena masih banyak website perjudian yang dapat diakses oleh masyarakat. Realitanya bahwa masyarakat belum terlalu peduli terhadap kejahatan perjudian yang terjadi di sekitarnya. Mayoritas masyarakat memilih untuk bungkam dan tidak ada upaya-upaya yang seharusnya dilakukan untuk menangani supaya perjudian tersebut dapat dihilangkan dan para pejudi bisa mendapatkan sanksi menurut hukum yang berlaku. Rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, 1) Bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online berbasis website di Jawa Timur ditinjau dari hukum positif? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penegakan hukum tindak pidana perjudian online berbasis website? Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yakni menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). dengan menggunakan studi deskriptif gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, akurat, mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Pendekatan Penelitian yang digunakan ialah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) merujuk kepada undang-undang yang tertulis yang menjadi fokus suatu penelitian dan pendekatan kasus (case approach) merujuk kepada kasus-kasus yang telah terjadi dalam suatu lingkup masyarakat. Dengan mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan sumber-sumber lainnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa, 1) kepolisian dari Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur ini sudah memaksimalkan dalam proses penegakan hukum dari perjudian online berbasis website di Jawa Timur. Akan tetapi, dalam penegakan hukumnya terdapar beberapa kendala yaitu; a) website perjudian online ini sudah diupayakan pemblokiran namun masih ada beberapa website yang belum bisa diblokir oleh Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur beserta Kominfo namun website yang telah terblokir masih dapat dibuka dengan jaringan luar negeri yakni VPN (Virtual Private Network). b) Data Provilling yang digunakan memiliki masa aktif yang perpanjangannya memerlukan waktu berkisar 6 bulan dengan bersurat terlebih dahulu kepada Bareskrim Mabes Polri untuk memperpanjang data tersebut. c) kurangnya kepatuhan masyarakat menjadikan sulitnya aparat penegak hukum untuk dapat memberantas perjudian online ini untuk seluruhnya. 2) Adapun menurut hukum islam bahwa perjudian memang dilarang oleh ajaran islam, namun memang masih banyak orang-orang yang belum bisa mentaati larangan tersebut. Upaya dari Aparat Kepolisian ini dalam menegakan hukum untuk perjudian memang sudah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari hukum islam yang melarang seseorang untuk melakukan perjudian berdasarkan bunyi dalil yakni; a) QS. Al-Baqarah ayat 219. b) QS. Al-Maidah ayat 90. c) QS. Al-Maidah ayat 91. d) Hadist dari Abu Hurairah.

Actions (login required)

View Item