POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGAWAS INDEPENDEN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA

ALI MUBAROK, 12103193060 (2024) POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGAWAS INDEPENDEN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA. [ Skripsi ]

	Text COVER SKRIPSI.pdf Download (1MB)
Preview	Text ABSTRAK 2.pdf Download (642kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (551kB) | Preview
	Text BAB I.pdf Download (540kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (775kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (599kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (565kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (576kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (254kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (483kB) | Preview
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (453kB)

Abstract

ALI MUBAROK, 12103193060, Politik Hukum Pembentukan Lembaga Pengawas Independen Dalam Pemilihan Kepala Desa, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024, Pembimbing Muksin, M.H. Kata Kunci: Politik Hukum, Lembaga Pengawas, Pemilihan Kepala Desa Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya problematika yang ada dalam Pilkades, yang mana penyimpangan dalam pilkades semakin lama semakin meningkat terutama persoalan Politik Uang Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, panitia pemilihan Kepala Desa bertugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengatur, mengawasi, dan mengendalikan seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, pelaksanaan pemilihan sesuai dengan Pasal 9 huruf a tentang proses Pemilihan Kepala Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri di atas mengatur bahwa tanggung jawab panitia pemilihan pada pasal 9 huruf a antara lain mengawasi dan melaksanakan pemilihan kepala desa. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis mengambil beberapa rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana sistem pengawasan pemilihan kepala desa? 2) Bagaimana konsep hukum dalam pengawasan pilkades yang demokratis? 3) Bagaimana politik hukum pembentukan lembaga pengawas independen dalam pilkades? Dalam penelitian ini menggunakan metode normatif yang mana sumber dari penelitian ini adalah buku, jurnal, dan Undang-Undang. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sejauh mana penerapan pengawasan yang benar- benar jujur dan adil serta mampu berdiri sendiri tanpa ada intervensi pihak manapun. Dari hasil penelitian ini penulis mendapatkan kesimpulan yaitu: 1) Sistem pengawasan dalam pilkades selama ini masih seperti yang termuat dalam Undang-Undang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang desa, semua tahapan pilkades mulai dari merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi, serta mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan dilakukan oleh BPD . 2) Dalam pelaksanaan proses pemilihannya sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan serta dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan kebebasan pada masyarakat untuk memilih dan dipilih sebagai kepala desa sesuai dengan hati nurani mereka tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Semua tahapan dalam pilkades mulai dari pelaksanaan dan pengawasan sudah diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang memiliki kekuatan hukum tetap. 3) Dalam politik hukum pembentukan lembaga pengawas independen, berdasarkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta keraguan atas eksistensi pengawas dalam pilkades. Dalam hal ini konsep penguatan lembaga pengawas Pilkades melalui pengaturan yang jelas dan tegas di dalam Pasal 31-39 Undang-Undang Desa dan Pasal 9 Huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri No 112 Tahun 2014 tentang tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa, dengan menambahkan frasa yang mengatur pengawas Pilkades terpisah dengan penyelenggara Pilkades sehingga konsep pengawasan atas kedaulatan masyarakat desa dalam pemilihan kepala desa yang dilakukan oleh lembaga pengawas pilkades akan lebih kuat dan memiliki daya paksa dalam putusan karena terpisah antara penyelenggara dan pengawas Pilkades.

Actions (login required)

View Item