KEDUDUKAN HUKUM SURAT EDARAN PEMKAB TULUNGAGUNG NOMOR 671/II/857/021/2020 TENTANG LARANGAN BERMAIN LAYANG-LAYANG DI DEKAT JARINGAN LISTRIK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

RISMA HESTINASARI, 126103202190 (2024) KEDUDUKAN HUKUM SURAT EDARAN PEMKAB TULUNGAGUNG NOMOR 671/II/857/021/2020 TENTANG LARANGAN BERMAIN LAYANG-LAYANG DI DEKAT JARINGAN LISTRIK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (512kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (199kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (114kB)
	Text BAB I.pdf Download (335kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (265kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (103kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (287kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (63kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (169kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (408kB)

Abstract

Risma Hestinasari, NIM. 126103202190, Kedudukan Hukum Surat Edaran Pemkab Tulungagung No. 671/II/857/021/2020 Tentang Larangan Bermain Layang-layang di Dekat Jaringan Listrik “Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas” Syariah “dan Ilmu Hukum, UIN Sayyid Ali Rahmatullah” Tulungagung, 2024, “Pembimbing:” Nurush Shobahah M.H.I.“Kata kunci”: Kedudukan Hukum, Surat Edaran, Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Siyasah Syar’iyah.Penelitian ini dilatarbelakangi oleh realita masyarakat Tulungagung yang sering mengalami padam listrik di karenakan layang-layang yang tersangkut pada tiang listrik yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan surat edaran sebagai peraturan kebijakan hal ini menjadi isu menarik untuk dianalisis. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Kedudukan Hukum Surat Edaran Pemkab Tulungagung No. 671/II/857/021/2020 tentang larangan bermain layang-layang di dekat jaringan listrik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, 2) Bagaimana Tinjauan Siyasah Syar’iyah terhadap Kedudukan Hukum Surat Edaran Pemkab Tulungagung No. 671/II/857/021/2020 tentang larangan bermain layang-layang di dekat jaringan listrik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif melalui pendekatan konsep dan peraturan perundang-undangan serta analisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Surat Edaran Pemkab Tulungagung No. 671/II/857/021/2020 tentang Larangan Bermain Layang-layang di Dekat Jaringan Listrik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia kedudukannya di dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur di dalam Undang-undang Nomor. 12 Tahun 2011 berada di luar hierarki peraturan perundang-undangan,tetapi tetap diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. 2) Dilihat dari aspek Siyasah Syar’iyah Surat Edaran Pemkab Tulungagung No. 671/II/857/021/2020 tentang Larangan Bermain Layang-layang di Dekat Jaringan Listrik merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk mencapai kemaslahatan untuk masyarakat Tulungagung.

Actions (login required)

View Item