IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG KERUSAKAN KAWASAN HUTAN LINDUNG TINJAUAN FIQIH BIAH (STUDI KASUS DI DESA KRESIKAN KECAMATAN TANGGUNGGUNUNG KABUPATEN TULUNGAGUNG)

PUTRI DWI MAHANANI, 17104163014 (2023) IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG KERUSAKAN KAWASAN HUTAN LINDUNG TINJAUAN FIQIH BIAH (STUDI KASUS DI DESA KRESIKAN KECAMATAN TANGGUNGGUNUNG KABUPATEN TULUNGAGUNG). [ Skripsi ]

Preview	Text COVER.pdf Download (768kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (312kB) | Preview
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (179kB)
	Text BAB I.pdf Download (630kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (499kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (292kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (640kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (874kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (384kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (489kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Putri Dwi Mahanani, 17104163014, “Perusakan Kawasan Hutan Lindung di Desa Kresikan Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung.” Prodi Hukum Tatanegara, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2023, Indri Hadisiswati, M.H Kata Kunci: Perusakan Kawasan Hutan Lindung, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya perusakan Kawasan hutan lindung di Desa Kresikann Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung, yang mengakibatkan hutan gundul erosi bahkan Kawasan ini tidak ada pohon yang segar membuat udara gersang, ekosistem hutan menjadi tercemari akibat oknum yang kurang bertanggung jawab. Rumusan Masalah dalam Penelitian ini adalah: 1) Bagimana implementasi pasal 12 Undang-Undang no 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan di Kawasan Hutan Lindung di Desa Kresikan Kecamatan Tanggunngunung ? 2) Bagaimana perspektif Hukum Siyasah Syari’ah terhadap implementasi pasal 12 Undang-Undang no 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan di Kawasan Hutan Lindung di Desa Kresikan Kecamatan Tanggunngunung ? Tujuan Penelitian: 1)Untuk mengetahui implementasi pasal 12 Undang-Undang no 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan di Kawasan Hutan Lindung di Desa Kresikan Kecamatan Tanggunngunung ? 2) Untuk mengetahuiperspektif Hukum Siyasah Syari’ah terhadap implementasi pasal 12 Undang-Undang no 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan di Kawasan Hutan Lindung di Desa Kresikan Kecamatan Tanggunngunung? Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, teknik pengumpulan data berupa Observasi, wawancara dokumentasi, teknik analisis data yang digunakan Collecting, data edittingdata Verifikasi dan data kongklus, Teknik Keabsahan data digunakan dalam penelitian ini adalah Trianggulasi yang menggabungkan dari dua teknik pengumpulan data dan dari dua sumber yang berbeda. Hasil Penelitian menunjukkan 1) Status Hutan lindung di Tulungagung ada 3 yaitu aman, waspada , dan bahaya dan hutan lindung di Tulungagung berada di Campurdarat meliputi Tulungagung , jengglung, ngepoh , pakis, ngrejo, kalidawir yang meliputi kresikan, kalibatur, banyu urip, rejosari. Dan hutan di Tulungagung pernah mengalami kerusakan pada tahun 2015 yang dikarenakan penebangan pohon secara liar dan wujud pengendalian berupa penagkapan dari pihak kepolisian dengan sanksi hukuman sebagaimana tingkatan pelanggaran yang dibuat. Kemudian pemanfaatan lahan perhutani tidak ada dengan sistem sewa menyewa, yang ada hanyalah sistem bagi hasil. 2) menurut perspektif siyasah syariah melanggar pasal 12 UU no 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dan juga melanggar al-quran surat Al Baqoroh ayat 205. Sistem bagi hasil sawal tidak bertentang dengan nilai-nilai Islam, memandang bahwa rasio perbandingan bagi hasil pertaniannya sama dengan rasio perbandingan yang diterapkan di zaman Rasulullah SAW yakni setengah banding setengah dan sepertiga banding duapertiga. Serta di dalam sistem kerjasama bagi hasil sawal tidak ada unsur keterpaksaan di dalamnya, memiliki nilai tolong-menolong juga rasa kekeluargaan dalam menjalin kerjasama tersebut sehingga ketika hasil panen tersebut tidak mencukupi untuk dibagi maka pemilik lahan tersebut memberikan sepenuhnya kepada petani pengarap hasil panen tersebut.

Actions (login required)

View Item