PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MATCH FIXING DALAM PERTANDINGAN SEPAK BOLA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1980 DAN HUKUM ISLAM

RAHMA MIFTAHUL RIZZA, 126103202180 (2024) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MATCH FIXING DALAM PERTANDINGAN SEPAK BOLA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1980 DAN HUKUM ISLAM. [ Skripsi ]

[img]
Preview
Text
COVER.pdf

Download (807kB) | Preview
[img]
Preview
Text
ABSTRAK.pdf

Download (190kB) | Preview
[img] Text
DAFTAR ISI.pdf

Download (102kB)
[img]
Preview
Text
BAB I.pdf

Download (232kB) | Preview
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (389kB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (297kB)
[img] Text
BAB .IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (214kB)
[img] Text
BAB V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (132kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (166kB)
[img] Text
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (482kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi banyaknya kasus suap pengaturan skor (Match Fixing) dan sanksi yang diterima pelaku suap cukup hanya sebatas pemecatan, skorsing dan sanksi-sanksi administratif dan hanya merujuk pada Kode Disiplin PSSI saja padahal terkait suap menyuap sebenarnya diatur juga dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan lebih spesifik.Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Metode pengolahan data yang digunakan peneliti adalah analisis isi dan analisis komparatif dengan membandingan antara hukum positif dengan hukum islam dan penegakan hukum di indonesia dengan negara lain. Hasil penelitian ini adalah hukum mengenai tindak pidana Match fixing atau pengaturan skor di indonesia dirasa kurang maksimal karena masih banyak yang menggunakan kode disiplin PSSI padahal sudah ada aturan tegas mengenai hal itu yaitu ada dalam KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 sanksi yang harus diterima pelaku adalah hukuman denda dan juga hukuman penjara Dalam hukum islam sanksi bagi pelaku adalah hukuman cambuk, pemecatan, pengasingan, penjara, dan sanksi hukuman mati jika perbuatan match fixing dilakukan berulang-ulang.

Item Type: Skripsi
Subjects: Hukum > Hukum Tata Negara
Divisions: Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum > Hukum Tata Negara
Depositing User: 126103202180 RAHMA MIFTAHUL RIZZA
Date Deposited: 21 Aug 2024 08:25
Last Modified: 21 Aug 2024 08:25
URI: http://repo.uinsatu.ac.id/id/eprint/51077

Actions (login required)

View Item View Item