PENERAPAN PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG STANDART OPERATING PROSEDUR PENGENDALIAN DAN PENGAWSAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN TULUNGAGUNG (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung)

MUHAMAD ZENDAR ILHAM MAULANA, 126101201004 (2024) PENERAPAN PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG STANDART OPERATING PROSEDUR PENGENDALIAN DAN PENGAWSAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN TULUNGAGUNG (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung). [ Skripsi ]

Preview	Text COVER.pdf Download (827kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (465kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (370kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (568kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (691kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (455kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (367kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (605kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (204kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (330kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Muhamad Zendar Ilham Maulana, 126101201004, Penerapan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Standart Operating Prosedur Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Tulungagung (Studi kasus di Kabupaten Tulungagung), Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Pembimbing: Dr. H. M. Darin Muallifin, S. H. Kata Kunci: Penerapan, Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Standart Operating Prosedur Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan banyaknya permasalahan yang di timbulkan minuman beralkohol di wilayah kabupaten tulungagung yang memberikan dampak buruk lebih tinggi, baik dalam hal kesehatan maupun di lingkungan masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman, ketertiban, dan keamanan. Tidak sedikit juga penjual minuman beralkohol di Kabupaten Tulungagung yang belum mendapatkan surat izin edar. Adapun rumuan masalah pada penelitian yang berjudul Penerapan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Standart Operating Prosedur Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Tulungagung ini adalah: 1) Bagaimana penerapan Peraturan Bupati Tulungagung nomor 10 tahun 2013 tentang Standart Operating Prosedur pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di kabupaten Tulungagung?; 2) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol dikabupaten Tulungagung? Penelitian ini termasuk jenis penelitian field research dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitik. Sumber penelitian ini diambil dari sumber data primer dan sumber data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Penerapan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Standart Operating Prosedur Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Tulungagung belum sepenuhnya berjaln dengan maksimal karena dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu, pertama tidak adanya kepastian hukum terhadap para penjual yang tidak memiliki perizinan, kedua faktor ekonomi yang menjadikan penjual tidak mendaftarkan perizinan karena minimnya omset penjualan sehingga tidak cukup untuk membayar retribusi yang di tetapkan, ketiga yaitu faktor lingkungan sosial; 2) tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di kabupaten tulungagung dalam kegiatan Jual-beli minuman beralkohol belum bisa dikatakan sah karena hanya di batasi umur saja tanpa ada pembatasan agama yang diperbolehkan membeli. Dari yang seharusnya terdapat sedikit celah dengan berlandaskan pada pandangan madzhab Hanafi yang memperbolehkan orang islam menjual minol dengan syarat hanya di jual kepada non muslim karena menurut pandangan madzhab hanafi orang non islam tidak terikat taklib Syariah.

Actions (login required)

View Item