PERJANJIAN PERKAWINAN PADA PASANGAN PEKERJA MIGRAN DALAM PERSPEKTIF FIKIH FEMINIS (Studi Kasus di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung)

ARIF SYAIFUDIN, 12102183182 (2024) PERJANJIAN PERKAWINAN PADA PASANGAN PEKERJA MIGRAN DALAM PERSPEKTIF FIKIH FEMINIS (Studi Kasus di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (765kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (623kB)
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (120kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (542kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (829kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (699kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (696kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (777kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (82kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (122kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (958kB)

Abstract

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Perjanjian perkawinan pada pasangan pekerja migran di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung dilakukan di hadapan notaris dan dihadiri oleh dua orang saksi. Hal ini dilakukan setelah akad pernikahan, sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah. Perjanjian perkawinan dilatarbelakangi keberadaan kepala keluarga yang bekerja di luar negeri dan tidak bisa selalu hadir di tengah-tengah keluarga. 2) Dalam perspektif fiqih feminis, perjanjian perkawinan pada pasangan pekerja migran di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung selaras dengan tiga dari empat prinsip. Perjanjian perkawinan sesuai dengan prinsip al musawah (kesetaraan) dalam hal ini, bukanlah menyamakan secara fisik antara laki-laki dan perempuan. Namun dalam konteks hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan rumah tangga dapat disepakati saling membantu kewajiban istri dilakukan suami begitu pula sebaliknya tanpa adanya ketimpangan. Perjanjian perkawinan ini juga sesuai dalam prinsip Musyawarah (syura), karena sebelum akad nikah sudah ada kesepakatan untuk melakukan perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan juga selaras dengan prinsip Mu’asyarah bi al ma’ruf, dimana memanusiakan manusia karena prinsip ini menganggap semua manusia harus diperlakukan dengan baik, terutama dalam berhubungan suami dan isteri. Namun perjanjian perkawinan tidak sejalan dengan prinsip Keadilan (Al ‘adl) karena istri memiliki hak atas nafkah dan pada sisi yang lain mempunyai kewajiban untuk taat.

Actions (login required)

View Item