PERAN LEMBAGA PEMANTAU PEMILU TERHADAP PENGAWASAN PEMILU PERPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQIH SIYASAH (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung)

MUHAAMAD WILDAN CHOLIDI, 12103183116 (2024) PERAN LEMBAGA PEMANTAU PEMILU TERHADAP PENGAWASAN PEMILU PERPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQIH SIYASAH (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (843kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (183kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (41kB)
	Text BAB I.pdf Download (259kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (433kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (128kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (334kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (94kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (180kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Peneletian ini untuk menjawab peran pemantau pemilu dalam pengawasan pemilu, kehadiran pemantau pemilu sudah ada sejak era reformasi. Dari tahun ke tahun pemilu selalu di warnai oleh kecurangan, apalagi zaman orde baru. Kehadiran pemantau pemilu ini diharapkan mampu menanggulangi kecurangan terhadap pemilu. Dengan wewenang sudah diamanatkan undang – undang lembaga pemantau pemilu masih jauh dari harapan, oleh karna itu perlunya peninjauan ulang kehadiran pemantau pemilu dari perspektif hukum positif dan fiqih siyasah yang berlaku. Peneliatian ini akan fokus mengaji mengenai : 1). Bagaimana peran lembaga pemantau Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Tulungagung terhadap pengawasan pemilu perspektif undang- undang nomor 7 tahun 2017 di Kabupaten Tulumgagung, 2) Bagaimana Peran lembaga pemantau Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Tulungagung terhadap pengawasan pemilu perspektif Fiqh Siyasah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa pengamatan, wawancara, atau penelaah dokumen. Sedangkan teknik analisa data menggunakan reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dari peneletian ini akan diketahui bahwa :1) Kehadiran pemantau pemilu JPPR di Kabupaten Tulungagung masih jauh dari amanat Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dari kewenang yang di atur di undang – undang jppr hanya melakukan pendidkan politik sebagai upaya untuk membantu mewujudkan pemilu yang langsung, bebas, rahasia , jujur, dan adil. Dalam wewenangnya masih banyak yang belum dilakukan untuk optimalisi sebagai bentuk partisipasi masyarakat seperti pamantauan dan pengawasan, dan harapanya ke depan adanya optimalisasi dari pemantau pemilu untuk melakukan peran dan fungsi pemantuan pemilu secara optimal sesuai amanat undang – undang. 2) Pemantau pemilu JPPR sebagai Wilayah Hisbah Hanya melakukan penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat mengenai pemilih. Oleh karena itu, apa yang telah dilakukan oleh JPPR belum mencapai tujuannya sebagai Wilayah Hisbah yang seharusnya berperan dalam pemantauan Pemilihan Umum. Jika JPPR tidak melaksanakan pengawasan dengan efektif, berarti JPPR tidak memenuhi amanahnya sesuai dengan prinsip Wilayah Hisbah.

Actions (login required)

View Item