Korespondensi Artikel Implementasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Covid-19 di Kota Surabaya

Muhammad Reza Dzulfikri, 6449773674130243 (2024) Korespondensi Artikel Implementasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Covid-19 di Kota Surabaya. UIN Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung.

Text BUKTI KORESPONDENSI.pdf Download (929kB)

Abstract

PPKM merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah guna menekan angka penyebaran Covid-19 di Indonesia. Pemberlakuan kebijakan ini juga dilakukan di Kota Surabaya Sehingga perlu adanya sebuah studi ilmiah untuk mengukur implementasi kebijakan PPKM di Kota Surabaya. Dalam penelitian, ini metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan studi literatur. Penilaian implementasi menggunakan empat variabel dari George III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya adalah dengan melakukan sosialisasi ke masyarakat mengenai kebijakan PPKM. Sumberdaya manusia terdiri dari elemen pemerintah dan swasta serta membentuk Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo guna memfasilitasi partisipasi masyarakat. Sedangkan sumberdaya finansial terdiri dari APBD dan Sumber dana yang sah sesuai undang-udang. Disposisi dalam hal pemahaman masyarakat, masih terdapat masyarakat yang masih belum memahami akan kebijakan PPKM dan disposisi pemberian insetif tidak memberikan dampak yang signifikan. Struktur organisasi dalam hal ini, pemerintah Kota Surabaya membentuk satuan tugas yang terdiri dari berbagai elemen yang berada di Kota Surabaya. Simpulan dari penelitian ini adalah, bahwa Implementasi kebijakan PPKM di Kota Surabaya masih belum berjalan dengan optimal. Khususnya dalam hal pemahaman masyarakat terhadap kebijakan PPKM, sehingga Pemerintah Kota Surabaya perlu bekerjasama dengan tokoh masyarakat dalam memberikan pemahaman mengenai kebijakan PPKM

Actions (login required)

View Item