PENOLAKAN HAKIM TERHADAP IZIN POLIGAMI KARENA CALON ISTRI KEDUA DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM (Studi Penetapan Nomor 402/pdt.G/2020/Pa.Kab.Mlg)

MUHAMMAD AGUS AMIRUDIN, 126102213275 (2025) PENOLAKAN HAKIM TERHADAP IZIN POLIGAMI KARENA CALON ISTRI KEDUA DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM (Studi Penetapan Nomor 402/pdt.G/2020/Pa.Kab.Mlg). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (1MB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (146kB)
	Text BAB I.pdf Download (1MB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (790kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (603kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (520kB)
	Text Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Muhammad Agus Amirudin, 126102213275, Penolakan Hakim Terhadap Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Di Bawah Umur Perspektif Tujuan Hukum (Studi Penetapan Nomor 402/Pdt.G/2020/Pa.Kab.Mlg), Program Studi Hukum Keluarga Islam, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2025, Pembimbing Dr. Rohmawati, M.A. Kata Kunci: Izin Poligami, Istri Di Bawah Umur, Perkawinan Dengan Wanita Hamil, Tujuan Hukum. Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 402/pdt.G/2020/Pa.Kab.Mlg tentang penolakan permohonan izin poligami yang diajukan oleh pemohon untuk mendapatkan keadilan berupa pemberian hak untuk diizinkan melangsungkan perkawinan poligami dalam keadaan yang sangat mendesak dengan mengikuti tata cara dan pencatatan perkawinan yang telah diatur oleh negara sehingga perkawinan tersebut dapat dilindungi oleh hukum dengan diperolehnya bukti autentik pencatatan perkawinan yang membuktikan bahwa perkawinan poligami tersebut telah terjadi sehingga pasangan poligami dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum. Rumusan Masalah: 1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menolak izin poligami pada Penetapan Nomor 402/pdt.G/2020/Pa.Kab.Mlg? 2) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menolak izin poligami pada Penetapan Nomor 402/pdt.G/2020/Pa.Kab.Mlg perspektif tujuan hukum Gustav Radbruch? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan studi kasus (case approach). teknik pengumpulan data berupa studi dokumenter dengan teknik analisis data kualitatif menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian, 1) Penetapan Nomor 402/pdt.G/2020/Pa.Kab.Mlg menunjukkan bahwa Majelis Hakim hanya berpedoman pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa Perkawinan hanya dizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun dengan mengabaikan fakta kehamilan calon istri kedua pemohon yang kedepannya berhak untuk mendapatkan dispensasi kawin karena telah memenuhi kriteria alasan mendesak yang telah disebutkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, hal yang demikian menjadikan penetapan hakim tidak memenuhi landasan filosofis hukum karena tidak memberikan hak dan perlindungan hukum bagi pihak yang berperkara, dampak sosiologis dari penolakan di sini adalah pasangan poligami akan dicap sebagai kekasih yang kumpul kebo dan istri simpanan, bahkan anak yang dilahirkan akan mendapat label anak luar kawin yang menjadi bahan cemoohan masyarakat, secara yuridis, perkawinan poligami mereka tidak sah secara negara dan dianggap tidak pernah ada. 2) Produk hukum yang dikeluarkan PA Kab Malang berupa penolakan poligami dengan wanita hamil menunjukkan bahwa hakim tidak mengimplementasikan Pasal 53 ayat 1 KHI yang menegaskan bahwa tidak sah perkawinan dengan wanita hamil jika yang mengawini bukan laki-laki yang menghamilinya. Oleh karenanya, hakim di sini tidak memenuhi asas keadilan karena tidak memberikan hak yang semestinya didapatkan pemohon yang merupakan orang yang paling berhak serta layak untuk mengawini calon istri keduanya. Adanya penolakan yang dilakukan oleh hakim dalam penetapan yang disertai dengan keadaan mendesak seperti halnya telah dialami pasangan poligami ini membuat hakim sama sekali tidak memberikan manfaat dan telah merugikan pasangan poligami yang tidak dapat melakukan perkawinan poligami secara legal. Hal ini juga berimplikasi pada tidak adanya kepastian hukum yang diberikan hakim kepada pihak yang berperkara karena perkawinan pasangan poligami ini tidak diakui sah secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga anak yang dilahirkan kelak juga tidak mempunyai status hukum yang jelas karena tidak mempunyai akta kelahiran yang disebabkan status perkawinan orangtuanya yang tidak sah.

Actions (login required)

View Item