PERLINDUNGAN BAGI KORBAN PENCATUTAN NIK SEBAGAI SYARAT DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN PESERTA PILKADA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQIH SIYASAH (Studi Kasus di Kabupaten Trenggalek)

AHMAD ADDIN KHADIRI, 126103213300 (2025) PERLINDUNGAN BAGI KORBAN PENCATUTAN NIK SEBAGAI SYARAT DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN PESERTA PILKADA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQIH SIYASAH (Studi Kasus di Kabupaten Trenggalek). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (250kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (57kB)
	Text BAB I.pdf Download (228kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (404kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (157kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (264kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (319kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (39kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (215kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Ahmad Addin Khadiri. NIM. 126103213300, “Perlindungan Bagi Korban Pencatutan NIK Sebagai Syarat Dukungan Calon Perseorangan Peserta Pilkada Dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Siyasah (Studi Kasus Di Kabupaten Trenggalek)”, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2025, Pembimbing: Muhamad Arifin, M.H.I. Kata Kunci: Perlindungan, Pencatutan NIK, Pilkada Penelitian ini dilatarbelakangi adanya pelanggaran saat proses Pemilihan Kepala Daerah yang berupa pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam E-KTP yang disalahgunakan oleh oknum pasangan calon perseorangan untuk memenuhi persyaratan jumlah dukungan saat menjelang Pilkada 2024 khususnya di Kabupaten Trenggalek. Setelah dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual oleh KPU Kabupaten Trenggalek banyak dari data yang diserahkan tidak memenuhi syarat, banyak dari masyarakat merasa dimanfaatkan demi mencapai target minimal dukungan. Beberapa masyarakat yang namanya tercatut kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Trenggalek. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Bentuk Pencatutan NIK Sebagai Syarat Dukungan Calon Perseorangan Peserta Pilkada di Kabupaten Trenggalek? 2. Bagaimana Peran Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu Terhadap Pencatutan NIK? 3. Bagaimana Perlindungan Bagi Korban Pencatutan NIK dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Siyasah? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu empiris (lapangan) dengan pendekatan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui proses kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Serta, pengecekan keabsahan data diperiksa melalui triagulasi sumber, triagulasi teknik, dan triagulasi waktu. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Bentuk pencatutan yang dilakukan calon perseorangan peserta Pilkada yaitu memasukkan NIK tanpa izin dalam daftar dukungan untuk memenuhi syarat minimal pencalonan. 2) Peran terhadap tindakan pencatutan NIK dilaksankan dengan menyediakan layanan aduan secara online melalui link pada medsos KPU dan Bawaslu, pada media offline langsung ke kantor KPU dan Bawaslu dengan membawa berkas yang diperlukan. 3) Perlindungan kepada korban pencatutan dilakukan dengan mengklarifikasi terhadap korban yang telah melapor, jika tidak mendukung pasangan calon maka data dirinya akan dibersihkan dari daftar dukungan. Perlindungan dalam perspektif hukum positif berdasakan pada PKPU No. 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Perlindungan dalam perspektif fiqih siyasah, bertujuan menciptakan Pilkada yang sesuai asas-asas pemilu demi terciptanya kemslahatan bagi seluruh umat.

Actions (login required)

View Item