IMPLEMENTASI PENGATURAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF (Studi di Desa Karangsono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)

ARNI YUNANDA ALFAZIRA, 126103212125 (2025) IMPLEMENTASI PENGATURAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF (Studi di Desa Karangsono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (540kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (178kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (68kB)
	Text BAB I.pdf Download (158kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (166kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (171kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (163kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (133kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (14kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (142kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (678kB)

Abstract

Skripsi dengan judul “Implementansi Pengaturan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Perspektif Hukum Positif (Studi di Desa Karangsono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)”. Program Studi Hukum Tata Negara, , Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum,Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2025, Pembimbing: Dr. H. M. Darin Arif Mu’allifin, S.H., M.Hum. Kata kunci : Pemerintah Desa, Pemberdayaan, Masyarakat, Hukum Positif. Penelitian ini dilatar belakangi dari peran pemerintah desa dalam melakukan setiap program-program pemberdayaan. Adanya partisipasi masyarakat menjadi suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam penyusunan pemberdayaan. Masyarakat desa yang kurang mampu (miskin), penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan kelompok marginal menjadi faktor utama dalam pelaksanaan keberhasilannya. Dengan pemberdayaan nantinya dapat menyesejahterahkan masyarakat desa dan menjadikan pemerintah desa yang maju. Rumusan masalah dalam penelitian adalah : 1) Bagaimana Implementansi program Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembangunan Desa di Desa Karangsono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung? 2) Apa Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Masyarakat Desa? 3) Bagaimana Solusi Pemberdayaan Masyarakat di Desa Karangsono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung? Adapun yang menjadi tujuan dari penelitina ini adalah : 1) Untuk menjawab Implementansi program Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembangunan Desa di Desa Karangsono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung 2) Untuk menjawab Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Masyarakat Desa 3) Untuk menjawab Solusi Pemberdayaan Masyarakat di Desa Karangsono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode empiris dan jenis penelitian lapangan (field research). Sumber data dari penelitian ini adalah sumber data primer, sekunder dan sumber data tersier, sementara untuk teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data menggunakan penyajian data serta penarikan kesimpulan. Adapun hasil penelitian ini sebagai berikut: 1) Implementansi program pemberdayaan masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembangunan Desa di Desa Karangsono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung dengan : a) Berhasil sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. b) Sasaran masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak. c) Ada 3 (tiga) jenis program pemberdayaan. d) Wadah aspirasi dalam forum Musdus dan Musrenbang. e) Tingkat keberhasilan di bidang kesehatan. f) Adanya pelatihan UMKM masak dan pelatihan lain. 2) Faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan masyarakat desa. Faktor Pendukung, yaitu : a) Pemerintah desa Karangsono tersusun dan rinci. b) Partisipasi aktif. c) Anggaran dana cukup. Sedangkan, faktor penghambat, yaitu : d) Kurangnya minat di bidang pertanian. e) Kurangnya anggaran dana. 3) Solusi pemberdayaan dengan pemerintahan desa harus melakukan program-program lain yang diminati oleh masyarakat desa, selalu menjadi wadah aspirasi kebutuhan masyarakat, bersikap transparansi pada setiap programnya dengan didukung pelaporan serta monitoring dari pemerintahan di atasnya.

Actions (login required)

View Item