PROBLEMATIKA RANGKAP JABATAN PENJABAT KEPALA DESA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH (Studi Kasus di Desa Widoro Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek)

RIO GANGGA FAHLEFY, 126103211089 (2025) PROBLEMATIKA RANGKAP JABATAN PENJABAT KEPALA DESA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH (Studi Kasus di Desa Widoro Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek). [ Skripsi ]

	Text COVER .pdf Download (956kB)
	Text ABSTRAK .pdf Download (331kB)
	Text DAFTAR ISI .pdf Download (207kB)
	Text BAB I .pdf Download (333kB)
	Text BAB II .pdf Restricted to Registered users only Download (434kB)
	Text BAB III .pdf Restricted to Registered users only Download (329kB)
	Text BAB IV .pdf Restricted to Registered users only Download (549kB)
	Text BAB V .pdf Restricted to Registered users only Download (327kB)
	Text BAB VI .pdf Restricted to Registered users only Download (220kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA .pdf Download (246kB)
	Text LAMPIRAN .pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Skripsi dengan judul “Problematika Rangkap Jabatan Penjabat Kepala Desa Dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Desa Widoro Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek)” ini ditulis oleh Rio Gangga Fahlefy NIM. 126103211089, Prodi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, di bimbing oleh Dr. H. M. Darin Arif Mu’allifin, S.H., M.Hum. Kata Kunci: Rangkap Jabatan, Penjabat Kepala Desa, Hukum Positif, Fiqh Siyasah Problematika yang terjadi di Desa Widoro Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek yakni Desa tersebut dipimpin oleh seorang Penjabat Kepala Desa yang juga merangkap jabatan sebagai Kasi Kesejahteraan Rakyat di Kecamatan Gandusari. Beliau bekerja di dua instansi sekaligus dalam waktu bersamaan yakni di desa sebagai Penjabat Kepala Desa serta di kecamatan sebagai Kasi Kesejahteraan rakyat. Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu: 1)Bagaimana pelayanan dan pengelolaan di Desa Widoro dengan adanya rangkap jabatan tersebut?, 2) Bagaimana rangkap jabatan Penjabat Kepala Desa jika ditinjau menurut perspektif hukum positif?, 3)Bagaimana rangkap jabatan Penjabat Kepala Desa jika ditinjau menurut perspektif fiqh siyasah? Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep dari Miles dan Hubermen meliputi; kondensai data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan:1)Problematika Rangkap jabatan yang dijalankan oleh Bapak Purwanto sebagai Penjabat Kepala Desa Widoro (PJ Kades) dan Kasi Kesejahteraan Rakyat di Kecamatan Gandusari menimbulkan dampak pada kualitas pelayanan publik dan pengelolaan desa. Keterbatasan waktu yang dimiliki Bapak Purwanto mengurangi efektivitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya di tingkat desa, Selain itu, pengelolaan tempat wisata "Negeri Atas Awan" juga berkurang. Untuk mengatasi permasalahan ini, dibutuhkan koordinasi yang lebih antara Penjabat Kepala Desa dengan BUMDes, serta memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) 2) Rangkap jabatan Penjabat Kepala Desa (PJ Kades) yang dilakukan pak Purwanto tidak bertentangan dengan hukum positif dan memenuhi ketentuan yang berlaku, seperti berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan diangkat melalui prosedur yang jelas. Meskipun diperbolehkan, rangkap jabatan ini menghadirkan tantangan dalam membagi perhatian dan waktu antara dua peran yang berbeda, yaitu sebagai Kasi Kesejahteraan Rakyat dan PJ Kades, yang memerlukan kemampuan manajerial tinggi dalam menentukan prioritas. Penyerahan mandat bagi PJ Kades terhadap Sekretaris Desa seperti yang dilakukan pak Purwanto dapat menjadi solusi praktis, namun harus diatur dengan jelas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan desa, penyerahan mandat dalam hal ini belum ada pengaturanya dalam Undang Undang 3) Prinsip fiqih siyasah menekankan bahwa jabatan dalam pemerintahan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan keadilan. Rangkaian jabatan yang diemban oleh seorang pejabat, seperti yang terlihat pada kasus Pak Purwanto, dapat berisiko mengurangi fokus dan efektivitas dalam menjalankan tugas, yang pada gilirannya dapat menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kebijakan rangkap jabatan sangat penting untuk memastikan bahwa setiap pemimpin dapat menjalankan tugasnya dengan optimal, sesuai dengan prinsip efisiensi, keadilan, dan kemaslahatan umat yang diajarkan dalam Islam.

Actions (login required)

View Item