IMPLEMENTASI PASAL 39 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung)

LILIS RACHMAWATI, 126103212187 (2025) IMPLEMENTASI PASAL 39 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (702kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (286kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (218kB)
	Text BAB I.pdf Download (313kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (381kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (189kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (285kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (284kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (90kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (231kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Lilis Rachmawati, Nim 126103212187, Impementasi Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Di Kabupaten Tulungagung), Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2025, Pembimbing: Muhammad Amiril A’la. M. H. Kata Kunci : Implementasi, Kewajiban Pemasangan Bendera, Partisipasi Masyarakat. Penelitian ini dilatar belakangi adanya Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum terkait dengan kewajiban pemasangan bendera merah putih pada peringatan hari besar nasional dan daerah di Kabupaten Tulungagung. Namun, pada kenyataannya Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung tersebut masih belum berjalan maksimal dalam pelaksanaanya di masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat yang belum memasang bendera pada hari tertentu sesuai yang tertuang dalam Perda. Adapun masyarakat yang memasang hanya saat peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana implementasi Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang penyelenggaran ketertiban umum terhadap kewajiban pemasangan bendera merah putih pada hari besar nasional dan daerah di Kabupaten Tulungagung, 2) Bagaimana perspektif fiqih siyasah terhadap implementasi Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, 3)Bagaimana peran pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung dalam mengawasi dan menegakkan peraturan tentang pemasangan bendera merah putih. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang penyelenggaran ketertiban umum terhadap kewajiban pemasangan bendera merah putih pada hari besar nasional dan daerah di Kabupaten Tulungagung, 2) Mendeskripsikan dan menganalisis perspektif fiqih siyasah terhadap implementasi Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, 3) Mendeskripsikan dan menganalisis peran pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung dalam mengawasi dan menegakkan peraturan tentang pemasangan bendera merah putih. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif dan menggunakan metode yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, tahap penyajian data dan penarikan kesimpulan. Trianggulasi digunakan untuk pengecekkan keabsahan data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Implementasi Pasal 39 Perda kab. Tulungagung No. 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum terhadap kewajiban pemasangan bendera merah putih pada hari besar nasional dan daerah belum berjalan maksimal sesuai peraturan yang ada. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakt. 2) Fiqh siyasah terhadap implementasi pasal 39 Peraturan Daerah Kab. Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum telah membuktikan bahwa pemerintah telah menerapkan konsep fiqh siyasah dalam pembuatan produk hukum berlandaskan syariat islam dengan tujuan memberi kemaslahatan bagi rakyatnya. Namun, belum sejalan dengan prinsip menegakkan dan keadilan dalam pengimplementasiannya. 3) Peran pemerintah daerah Kab. Tulungagung dalam mengawasi dan menegakan peraturan dengan menugaskan kepada Satpol PP kab. Tulungagung. Satpol PP Kab. Tulungagung dengan meminta laporan disetiap desa yang berada di wilayah Kab. Tulungagung. Pada wilayah kota Satpol PP terjun langsung ke lapangan, karena keterbatasan sarana dan prasarana menjadikan pengawasan kurang maksimal.

Actions (login required)

View Item