PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT ADAT TERHADAP PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH

RISMA AYU KILISUCI, 126103211077 (2025) PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT ADAT TERHADAP PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (771kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (516kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (311kB)
	Text BAB I.pdf Download (523kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (577kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (403kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (609kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (244kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (364kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (583kB)

Abstract

Skripsi dengan Judul “Perlindungan Hukum Masyarakat Adat terhadap Pembangunan Ibu Kota Nusantara dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Siyasah” ini ditulis oleh Risma Ayu Kilisuci, NIM. 126103211077, Prodi Hukum Tata Negara (HTN), Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 2025, dibimbing oleh Nurush Shobahah, M.H.I. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Masyarakat Adat, Hukum Positif, Fiqh Siyasah Penelitian ini berawal dari permasalahan terkait kerentanan posisi masyarakat adat di Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebanyak 21 komunitas masyarakat adat telah bermukim di wilayah pembangunan Ibu Kota Nusantara, yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional. Komunitas adat seringkali dalam posisi rentan terhadap eksploitasi dan kehilangan hak atas atas tanah yang mereka lestarikan secara turun-temurun. Sehingga fokus dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana perlindungan hukum masyarakat adat terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara dalam perspektif Hukum Positif? 2) Bagaimana perlindungan hukum masyarakat adat terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara dalam perspektif fiqh siyasah? Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan memanfaatkan bahan hukum primer dan sekunder sebagai sumber data. Analisis data dilakukan melalui kajian mendalam terhadap bahan hukum primer dan sekunder dengan pendekatan berbasis peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Perlindungan hukum masyarakat adat dalam perspektif hukum positif berlandaskan pada perlindungan hak masyarakat adat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dinilai belum optimal dalam mengakui hak masyarakat adat. 2) Perlindungan hukum masyarakat adat perspektif fiqh siyasah memberkan pengaturan bahwa negara sebagai pemegang amanah kekuasaan, berkewajiban memastikan pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak ulayat masyarakat adat sesuai dengan prinsip keadilan sosial.

Actions (login required)

View Item