ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PERMOHONAN CERAI TALAK PPPK DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG (Studi Kasus Perkara Nomor 418/Pdt.G/2023/PA.Jbg)

ARTI WAHYU NINGRUM, 126102211021 (2025) ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PERMOHONAN CERAI TALAK PPPK DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG (Studi Kasus Perkara Nomor 418/Pdt.G/2023/PA.Jbg). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (471kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (2MB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (341kB)
	Text BAB I.pdf Download (3MB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (7MB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (825kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Arti Wahyu Ningrum, 2025, NIM :126102211021. “Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Permohonan Cerai Talak PPPK Di Pengadilan Agama Jombang (Studi Kasus Perkara Nomor 418/Pdt.G/2023/PA.Jbg)”. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Kata Kunci : Putusan Hakim, Perceraian, PPPK Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya perkara permohonan cerai talak anggota PPPK Nomor 418/Pdt.G/2023/PA.Jbg, dimana dalam perkara tersebut pemohon yang berprofesi sebagai guru di salah satu sekolah negeri di Surabaya, sedangkan Termohon merupakan guru honorer di Jombang. Maka dari itu yang menyebabkan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Jombang. Namun yang menjadi pro kontra dalam masalah ini ialah Pemohon telah mendaftarkan permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama Jombang tanpa menyertakan surat izin perceraian kepada pengadilan. Mengingat beliau merupakan salah satu anggota Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja yang mana salah satu persyaratan mengajukan perceraiannya harus menyertakan surat izin, sehingga dalam putusan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan Perceraian bagi PNS serta Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1.) Bagaimana pertimbangan Hakim dalam mengambil keputusan bagi para pihak yang berperkara? 2.) Bagaimana analisis putusan Hakim dalam perkara permohonan cerai talak PPPK di Pengadilan Agama Jombang dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2022 tentang pedoman kerja dan pelaksanaan tugas pemerintah?. Adapun tujuan penelitian ini adalah 1) mendeskripsikan apa saja pertimbangan Hakim dalam mengambil keputusan pada putusan Nomor 418/Pdt.G/2023/PA.Jbg tentang perceraian atas tergugat yang berprofesi sebagai Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja. 2) Menganalisis mengenai putusan Hakim tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur tahun 2022 tentang pedoman kerja dan pelaksanaan tugas pemerintah. Metode penelitian ini adalah metode yuridis dengan menggunakan jenis metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini berbentuk putusan, maka pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan undang-undang (Statue Approach) pendekatan ini bertujuan untuk memastikan apakah perkara yang ada telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dan yang terakhir yakni menggunakan pendekatan kasus (Case Approach) pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari norma atau kaidah hukum yang dapat diterapkan. Pendekatan ini berupa pengambilan contoh kasus yang telah terjadi didalam masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Majelis Hakim memutuskan perkara tersebut dan menganggap bahwa surat izin yang diajukan ke pengadilan pada saat pembuktian dianggap masih memenuhi syarat dan tetap menaati perundang-undangan meskipun terlambat melampirkan. Majelis Hakim juga menganggap bahwa memeriksa tanda tangan tersebut sudah sesuai dengan undang-undang atau belum bukanlah wewenang Majelis Hakim. Selain itu, alasan Majelis tetap mengabulkan permintaan Pemohon yakni karena sudah tidak akan tercipta rasa kasih sayang terhadap kedua mempelainya ibarat cinta bertepuk sebelah tangan. 2) Dalam putusan tersebut Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 pada poin D yang mana memuat tentang syarat perceraian PPPK bagi Pemohon yang merupakan seorang Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja dan menurut teori akibat hukum lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum maka, Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja tersebut akan mendapatkan sanksi disiplin dari instansinya karena izin dari atasan ketika akan bercerai tersebut merupakan hal yang wajib dimiliki.

Actions (login required)

View Item