HARMONISASI ANTARA PERADILAN PIDANA DAN PERADILAN PERDATA DALAM HAL PERKARA PIDANA YANG MENJADI DASAR GUGATAN PERCERAIAN

SUCI WULANSARI, 126103213296 (2025) HARMONISASI ANTARA PERADILAN PIDANA DAN PERADILAN PERDATA DALAM HAL PERKARA PIDANA YANG MENJADI DASAR GUGATAN PERCERAIAN. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (290kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (177kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (37kB)
	Text BAB I.pdf Download (215kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (150kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (176kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (286kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (40kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (64kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (459kB)

Abstract

Skripsi dengan judul “Harmonisasi Antara Peradilan Pidana dan Peradilan Perdata Dalam Hal Perkara Pidana Yang Menjadi Dasar Gugatan Perceraian” ini ditulis oleh Suci Wulansari, NIM. 126103213296, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Pembimbing Fahmi Arif, S.H., M.H. Kata Kunci: Harmonisasi Peradilan Pidana dan Perdata, Dasar Gugatan Perceraian Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkara perdata dengan dasar perselingkuhan. Pada prakteknya, kesaksian dari saksi korban dilaporkan balik dengan laporan kesaksian palsu. Terjadi perbedaan terminologi antara perselingkungan dan perzinaan, ternyata setelah diteliti lebih lanjut terdapat perkara pidana yang dapat dijadikan dasar perceraian. Untuk merijikkan dari permasalahan ini adalah dengan menggunakan konsep dalam pidana yaitu perzinaan yang dijadikan dasar untuk menjadi gugatan perceraian terhadap orang yang ingin menceraikan pasangannya atas dasar perzinaan dengan menggunakan skema pidana yang dapat untuk menyelesaikan perkara karena pembuktiannya lebih ketat dan lebih rinci. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi, 1) Apa saja perkara pidana yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian?, 2) Bagaimana harmonisasi antara peradilan pidana dan peradilan perdata dalam hal perkara pidana yang menjadi dasar gugatan perceraian?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui beberapa perkara pidana yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian, 2) Untuk mengetahui harmonisasi antara peradilan pidana dan peradilan perdata dalam hal perkara pidana yang menjadi dasar gugatan perceraian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah mengkaji bahan-bahan literatur yang dilakukan dengan membaca, merangkum, dan mengkaji bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan, 1) Perzinaan, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Mendapat Hukuman Pidana Selama 5 tahun seseuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975. 2) Harmonisasi antara peradilan pidana dan perdata dalam perkara pidana yang menjadi dasar gugatan perceraian melibatkan proses yang mencakup alur peradilan pidana, serta alur peradilan perdata. Untuk mewujudkan proses harmonisasi diterapkan dengan metode yang pertama dapat direalisasikan melalui perkara perdata dan perkara pidana yang berangkat bersama dan kemudian perkara pidana ini nantinya dijadikan pertimbangan hakim untuk memutus perkara perdata perceraian, alternatif metode ke dua dengan menggunakan pendampingan peran LPSK dalam melindungi penggugat.

Actions (login required)

View Item