KAJIAN YURIDIS TERHADAP INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG EFISIENSI ANGGARAN NEGARA DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN

AHMAD SYATIBI, 12103183080 (2025) KAJIAN YURIDIS TERHADAP INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG EFISIENSI ANGGARAN NEGARA DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (812kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (317kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (202kB)
	Text BAB I.pdf Download (239kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (250kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (236kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (242kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (291kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (164kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (243kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (201kB)

Abstract

Kata Kunci: Instruksi Presiden, Negara, Peraturan, Perundangundangan Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang salah satunya mengatur tentang efisiensi keuangan negara. Selain itu penelitian ini akan mengkaji tentang kedudukan instruksi presiden dalam sistem hukum yang ada di indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Pembentukan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran Negara, 2) Bagaimana kedudukan dan kekuatan hukum Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran Negara dalam sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisa dan mendeskripsikan Pembentukan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran Negara, 2) Untuk menganalisa dan mendeskripsikan kedudukan dan kekuatan hukum Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dalam sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan memanfaatkan bahan hukum primer dan sekunder sebagai sumber data. Analisis data dilakukan melalui kajian mendalam terhadap bahan hukum primer dan sekunder dengan pendekatan berbasis peraturan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tidak hanya bersifat responsif terhadap tantangan global tetapi juga menjadi proaktif dalam memastikan stabilitas makro-ekonomi dan keberlanjutan pembangunan, dengan dasar hukum yang kuat dan mekanisme yang terstruktur kebijakan ini diharapkan dapat mendorong efisiensi anggaran secara sistematis dan transparan. 2) Instruksi Presiden dalam satu sisi diposisikan sebagai alat kebijakan yang bersifat responsif dan fleksibel. Namun disisi lain, ketiadaan dasar hierarkis yang jelas membuat keberlakuan dan pelaksanaannya rentan terhadap inkonsistensi hukum.

Actions (login required)

View Item