PERAN DINAS KELAUTAN TULUNGAGUNG DALAM PENGAWASAN PENANGKAPAN IKAN MENGGUNAKANN POTAS DALAM PERFEKTIF HUKUM ISLAM

DIDAN PRIYA MIRZARD, 126103202111 (2025) PERAN DINAS KELAUTAN TULUNGAGUNG DALAM PENGAWASAN PENANGKAPAN IKAN MENGGUNAKANN POTAS DALAM PERFEKTIF HUKUM ISLAM. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (384kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (293kB)
	Text BAB I.pdf Download (459kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (712kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (546kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (290kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (589kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (296kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (303kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Didan Priya Mirzard , 126103202111 PERAN DINAS KELAUTAN TULUNGAGUNG DALAM PENGAWASAN PENANGKAPAN IKAN MENGGUNAKAN POTAS DALAM PERSFEKTIF HUKUM ISLAM (Study Kasus Di Bantaran Sungai Brantas ) Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2025, Pembimbing: Dr. Syahril Siddik,S.S.,M.A Kata Kunci : Peran, Dinas Perikanan, Penggunaan Potas, Hukum Islam Sungai-sungai yang ada di daerah Tulungagung merupakan aliran sungai yang menjadi saksi keberadaan daerah yang dulunya terkenal dengan sebutan kawasan Ngrowo. Sungai tersebut memiliki peradaban yang pada dasarnya memiliki keterkaitan dengan daerah yang dialirinya. Sungai merupakan bagian dari salah satu kekayaan alam yang di miliki oleh suatu daerah, dengan aliran sungai yang luas maka tentulah di dalamnya terdapat banyak potensi yang dapat di manfaatkan untuk lebih mengoptimalkan kemakmuran rakyat Indonesia. Salah satu daerah tulungagung yang asri sungainnya adalah sungai brantas di daerah Tulungagung. Manajer Program Advokasi dan Litigasi Ecological Observation and Wetland Conservation (Ecoton) Azis menyebut ada banyak faktor yang membuat kualitas dan kuantitas ikan di Sungai Brantas terus menyusut. Salah satunya, penangkapan ikan secara tidak teratur. Dimana menurunya kondisi tersebut terjadi karena pencarian ikan menggunakan potas. Perilaku tersebut menurutnya tidak hanya merusak ekosistem di sungai Brantas. Melainkan juga mengurangi spesies ikan lokal. Salah satu ikan endemik Brantas yang sudah punah adalah ikan papar. Adanya punahnya ikan tersebut, menjadikan ekosistem ikan menjadi rusak dan sumber daya alam akan mengalami kepunahan, padahal seharusnya adanya kekayaan alam harus dijaga dan dilestarikan oleh manusia. Hal tersebut sesuai dengan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Pasal 33 “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai dan di pergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat” Oleh sebab itu sungai merupakan salah satu perairan yang dikuasai oleh negara dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga sungai termasuk dari perairan umum daratan (yang selanjutnya disebut PUD). Pengertian PUD sendiri telah di jelaskan di dalam Peraturan Mentri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 29 / Permen-Kp / 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan di Bidang Penangkapan Ikan Untuk Perairan Darat Pasal 1 Ayat (5) yang menyebutkan perairan darat adalah segala perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah, kecuali pada mulut sungai, perairan darat adalah segala perairan yang terletak pada sisi darat dari garis penutup mulut sungai. 1. Bagaimana Peran Dinas Perikanan dalam Pengawasan Tindakan Potas di Bantaran Sungai Brantas?2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Potas di Bantaran Sungai Brantas?3. Bagaimana Hambatan dalam Pengawasan Tindakan Potas Di Bantaran Sungai Brantas? 1. Untuk mengetahui Peran Dinas Perikanan dalam Pengawasan Tindakan Potas di Bantaran Sungai Brantas2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Potas di Bantaran Sungai Brantas 3. Untuk mengetahui Hambatan dalam Pengawasan Tindakan Potas Di Bantaran Sungai Brantas Hasil Penelitian menunjukan bahwa : 1. Dinas Perikanan memiliki tanggung jawab utama dalam melindungi ekosistem perairan dan memastikan aktivitas perikanan dilakukan secara berkelanjutan. Dalam konteks pengawasan penggunaan potas, peran mereka meliputi: Sosialisasi dan Edukasi yakni dengan Memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama nelayan, mengenai bahaya potas bagi ekosistem sungai dan kesehatan manusia. 2. Penelitian mengidentifikasi berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas pengawasan oleh Dinas Perikanan yakni Keterbatasan Sumber Daya yakni Personel dan anggaran yang terbatas mengurangi frekuensi patroli di sepanjang Sungai Brantas yang luas. Kesulitan Akses Lokasi: Beberapa daerah rawan pelanggaran berada di lokasi terpencil yang sulit dijangkau, terutama pada malam hari. 3. Penelitian ini juga menunjukkan berbagai upaya strategis yang telah dan sedang dilakukan oleh Dinas Perikanan, Penguatan Kelompok Pengawas: Melibatkan masyarakat dalam kelompok Pokmaswas untuk membantu deteksi dini dan pelaporan aktivitas ilegal di sungai.

Actions (login required)

View Item