KONSTRUKTIVISME HUKUM KELAUTAN TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT INDONESIA GUNA MENCAPAI POROS MARITIM DUNIA

ADDRIANA DELLA NASUTION, 1860103225319 (2025) KONSTRUKTIVISME HUKUM KELAUTAN TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT INDONESIA GUNA MENCAPAI POROS MARITIM DUNIA. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (2MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (108kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (120kB)
	Text BAB I.pdf Download (264kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (364kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (168kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (768kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (568kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (111kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (168kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (772kB)

Abstract

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan potensi maritim yang sangat besar belum sepenuhnya mampu mengoptimalkan sumber daya laut untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan posisi strategisnya sebagai Poros Maritim Dunia. Fragmentasi regulasi, tumpang tindih kewenangan kelembagaan, serta lemahnya pelindungan terhadap hak-hak masyarakat pesisir menjadi hambatan struktural dalam sistem hukum kelautan nasional saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pendekatan konstruktivisme hukum dapat digunakan untuk membentuk sistem hukum kelautan yang terintegrasi, inklusif, dan berbasis keadilan ekologis. Rumusan masalah yang diangkat adalah 1) Bagaimana problematika yuridis hukum kelautan Indonesia dalam mendukung visi Poros Maritim Dunia? 2) Bagaimana disharmoni regulasi dan tumpang tindih kewenangan kelembagaan memengaruhi efektivitas penegakan hukum kelautan di Indonesia? dan 3) Bagaimana pendekatan konstruktivisme hukum dapat digunakan untuk membangun sistem hukum kelautan yang lebih harmonis, berkeadilan, dan berkelanjutan? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis terhadap regulasi sektoral seperti UU Perairan, UU Kelautan, UU Perikanan, UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan UU Cipta Kerja. Teknik analisis data menggunakan pendalaman atas konstruksi hukum terhadap dokumen-dokumen serta seluruh sumber data terkait dan menarik kesimpulan. Hasil Penelitian yang didapatkan yaitu: 1) Sistem hukum kelautan nasional terbukti masih bersifat sektoral, tumpang tindih, dan tidak terintegrasi, sehingga melemahkan efektivitas pengelolaan wilayah laut dan perlindungan masyarakat pesisir. 2) Ketentuan dalam berbagai undang-undang sektoral seperti UU Perikanan, UU Kelautan, UU Pelayaran, dan UU Cipta Kerja tidak selaras satu sama lain, serta tidak menjamin partisipasi masyarakat pesisir secara substantif. 3) Ketiadaan lembaga tunggal pengelola maritim menyebabkan disorganisasi kewenangan, lemahnya koordinasi, serta pelanggaran prinsip efektivitas dan akuntabilitas dalam tata kelola kelautan nasional. 4) Dalam membentuk desain ideal hukum kelautan nasional, penulis menghasilkan gagasan perlunya Undang-Undang Maritim Nasional (UUMN) dan pembentukan Badan Otorita Maritim Nasional (BOMN) sebagai lembaga tunggal yang memiliki empat deputi bidang untuk menjalankan fungsi pengelolaan laut, ekonomi biru, pertahanan dan keamanan, serta pemberdayaan masyarakat secara terintegrasi.

Actions (login required)

View Item