IMPLEMENTASI PASAL 12 AYAT 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PERLINDUNGANANAK TERHADAP ANAK TERLANTAR DALAM PRESPEKTIF WELFARE STATE DAN FIQIH SYIASYAH DUSTURIYAH (Studi Kasus Kabupaten Tulungagung)

SITI NUR ROHMAH, 126103211079 (2025) IMPLEMENTASI PASAL 12 AYAT 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PERLINDUNGANANAK TERHADAP ANAK TERLANTAR DALAM PRESPEKTIF WELFARE STATE DAN FIQIH SYIASYAH DUSTURIYAH (Studi Kasus Kabupaten Tulungagung). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (327kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (333kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (201kB)
	Text BAB I.pdf Download (284kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (377kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (318kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (331kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (484kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (161kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (150kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Siti Nur Rohmah, 126103211079, Implementasi Pasal 12 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 23 Tahun 2017 terhadap Anak Terlantar dalam Prespektif Walfare State dan Syiasyah Dusturiyah (Studi Kasus Kab. Tulungagung), Progam Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2023, Pembimbing: Ahmad Yuzki Arifian Nawafi, M.IP. Kata Kunci: Peraturan Daerah, Anak Terlantar, Walfare State, Syiasyah Dusturiyah Penelitain ini dilatarbelakangi adanya Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2017 Pasal 12 Ayat 1 tentang anak terlantar. Dalam peraturan tersebut tercantum bahwa anak terlantar adalah anak yang dipisahkan dari orang tua atau walinya, terlantar, dan tidak mendapat pengasuhan yang memadai. Berdasarkan Perda tersebut penelitian mengkaji lebih dalam tentang pelaksanaannya dalam pandangan walfare state dan syiasyah dusturiyah. Rumusan dalam penelitian ini adalah: 1) Apa saja pelayanan sosial yang diterapkan di Kabupaten Tuluangung pada anak terlantar?, 2) Bagaimana pelayanan sosial yang diterapkan pada kabupaten Tulungagung terhadap anak terlantar dalam prespektif Welfare State?, dan 3) Bagaimana pelayanan sosial yang diterapkan pada kabupaten Tulungagung terhadap anak terlantar dalam prespektif Fiqih Syiasyah Dusturyah? Metode peneltian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif dan pendekatan peraturan undang-undang (statue approach) dan studi kasus (case approach). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa pengamatan, wawancara, atau penelaah dokumen. Sedangkan teknik analisa data menggunakan reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pemerintah Kabupaten Tulungagung bertanggung jawab atas perlindungan anak terlantar melalui kerjasama dinas dan masyarakat, meski ada tantangan xix seperti resistensi anak, 2) Berdasarkan pandangan Hans Kelsen, Negara harus memastikan kesejahteraan anak terlantar dengan melibatkan berbagai dinas dan masyarakat, seperti yang dilakukan Tulungagung, dan 3) Berdasarkan analisa perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah menekankan dalam konteks peran negara dalam kesejahteraan sosial anak terlantar dengan kebijakan adil dan kolaborasi antara negara, lembaga, dan masyarakat.

Actions (login required)

View Item