PENYELENGGARAAN INFORMASI DESA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN FIQH SIYASAH (Studi Kasus di Desa Bolorejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung)

NORVAN RAHMAWATI, 126103212154 and LAILATUL NIKMAH, 196905202007102001 (2025) PENYELENGGARAAN INFORMASI DESA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN FIQH SIYASAH (Studi Kasus di Desa Bolorejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (269kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (157kB)
	Text BAB I.pdf Download (272kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (381kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (249kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (416kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (386kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (167kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (179kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Norvan Rahmawati, 126103212154, Penyelengaraan Informasi Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dan Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Desa Bolorejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung), Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2025, Pembimbing: Lailatul Nikmah, M.Pd. Kata Kunci: Keterbukaan Informasi Publik, Penyelenggaraan Informasi, Fiqih Siyasah Penelitian ini dilatarbelakangi dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang didalamnya menjelaskan mengenai kewajiban pemerintah untuk menyediakan informasi publik yang mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Sulitnya akses informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, berakibat pada rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dan masyarakat menjadi kurang peduli terhadap persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa. Bagaimana masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa jika masyarakat sulit dalam mengakses informasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Penyelenggaraan Informasi desa di Desa Bolorejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung? 2) Bagaimana Penyelenggaraan Informasi desa di Desa Bolorejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik? 3) Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Penyelenggaraan Informasi desa di Desa Bolorejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung? Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan penyelenggaraan informasi desa di Desa Bolorejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung 2) Untuk mengetahui pandangan hukum positif terhadap penyelenggaraan informasi desa di Desa Bolorejo Kecamatan Kauman Tulungagung 3) Untuk menganalisis pandangan fiqh siyasah terhadap penyelenggaraan informasi desa di Desa Bolorejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian studi kasus (case study). Sumber data dari penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder, sementara Teknik pengumpulan data mengunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data mengunakan penyajian data serta penarikan Kesimpulan. Adapun hasil penelitian ini sebagai berikut 1) Penyelenggaraan informasi desa di Desa Bolorejo belum optimal. Karena Informasi yang disampaikan masih terbatas pada media cetak, serta belum mencakup seluruh aspek penting 2) Penyelenggaraan informasi desa di Desa Bolorejo belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Hal tersebut dikarenakan pemerintah desa belum memanfaatkan media digital secara maksimal, yang berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat. 3) Ditinjau dari perspektif Fiqih Siyasah Keterbukaan informasi publik di Desa Bolorejo belum belum mencerminkan prinsip kemaslahatan umat sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 58 tentang kewajiban menyelenggarakan pemerintahan yang transparan dan profesional.

Actions (login required)

View Item