ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DILUAR JADWAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 (Studi Kasus Pemasangan Baliho Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati di Kabupaten Tulungagung)

MOHAMAD FATQUR ROZIQIN, 126103212151 and YUSRON MUNAWIR, 198403152019031011 (2025) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DILUAR JADWAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 (Studi Kasus Pemasangan Baliho Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati di Kabupaten Tulungagung). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (255kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (153kB)
	Text BAB I.pdf Download (258kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (583kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (206kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (308kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (450kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (158kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (235kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini didasari dengan adanya fenomena Alat Peraga Kampanye (APK) yang terpasang diluar masa kampanye yang berada di Kabupaten Tulungagung pada masa Pilkada Tahun 2024. Dimana hal tersebut merupakan sebuah bentuk pelanggaran kampanye karena tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), yang mana dijelaskan bahwa waktu yang diperbolehkan melakukan kegiatan kampanye adalah mulai dari 3 hari setelah penetapan Paslon hingga 3 hari sebelum pemungutan suara. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan APK Cabup dan Cawabup yang dilakukan sebelum masa kampanye di Kabupaten Tulungagung. 2) Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan APK Cabup dan Cawabup yang dilakukan pada masa hari tenang di Kabupaten Tulungagung. 3) Bagaimana tinjauan Siyasah Syar'iyyah terhadap pelanggaran kampanye diluar jadwal kampanye yang melanggar peraturan Komisi Pemilihan Umum. Sementara Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan APK Cabup dan Cawabup yang dilakukan sebelum masa kampanye di Kabupaten Tulungagung. 2) Untuk mengatahui penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan APK Cabup dan Cawabup yang dilakukan pada masa hari tenang di Kabupaten Tulungagung. 3) Untuk mengetahui tinjauan Siyasah Syar'iyyah terhadap pelanggaran kampanye diluar jadwal kampanye yang melanggar peraturan Komisi Pemilihan Umum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode field resech atau penelitian lapangan. Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari bahan hukum primer yakni data yang diperoleh langsung melalui wawancara kepada KPU Tulungagung, Bawaslu Tulungagung, dan juga Masyarakat dari Partai Politik yang terkait dengan tema penelitian, dan juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa data-data yang diperoleh dari buku buku sebagai data penunjang sumber data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi, wawancara, kajian pustaka dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Baliho yang terpasang jauh sebelum jadwal kampanye tidak dapat dikatakan sebagai APK sebab tidak termuat unsur kampanye seperti yang tertulis didalam PKPU sehingga Baliho tersebut masuk kedalam kategori Alat Peraga Sosialisasi. Yang mana dalam hal ini Bawaslu tidak memiliki kewenangan dalam melakukan penegakan hukum yang menyebabkan fenomena ini masih saja terjadi pada masa-masa pemilihan. 2) Bawaslu tidak dapat melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran APK yang masih terpasang pada masa hari tenang dikarenakan adanya keterlibatan pihak lain yang ikut memasang APK yang tidak diketahui identitasnya sehingga bawaslu kesulitan untuk dapat melakukan tindakan. 3) Ditinjau dari Siyasah Syariyah, adanya pelanggaran pemasangan APK diluar jadwal merupakan sebuah tindakan yang tidak benar. Sebab Islam mengajarkan umatnya untuk wajib mematuhi aturan atau hukum yang telah dibuat oleh pemerintah atau pemimpin yang mana hal ini mengacu kepada Q.S An-Nisa Ayat 59.

Actions (login required)

View Item