PENEGAKAN HUKUM OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TERHADAP KEIKUTSERTAAN ANAK DALAM KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM MENURUT UNDANG UNDANG NO 7 TAHUN 2017 DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN FIQIH SIYASAH

SEPHIA BINTANG ANINDITA, 126103211091 and AHMAD YUZKI ARIFIAN NAWAFI', 198806092019031003 (2025) PENEGAKAN HUKUM OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TERHADAP KEIKUTSERTAAN ANAK DALAM KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM MENURUT UNDANG UNDANG NO 7 TAHUN 2017 DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN FIQIH SIYASAH. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (499kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (496kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (251kB)
	Text BAB I.pdf Download (244kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (354kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (408kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (548kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (281kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA .pdf Download (398kB)
	Text LAMPIRAN .pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

SEPHIA BINTANG ANINDITA. NIM. 126103211091, Penegakan Hukum Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Keikutsertaan Anak Dalam Kampanye Pada Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dalam Perspektif Hukum Dan Fiqih Siyasah. Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2025, Pembimbing Ahmad Yuzki Arifian Nawafi’, M.IP. Si Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pemilihan Umum, Keikutsertaan Anak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus KPAI menemukan pelanggaran hak anak dalam pemilu. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebut secara jelas terdapat sejumlah pelanggaran hak anak dalam Pemilu 2024, di antaranya menjadikan anak sebagai pengajak untuk memilih pasangan capres-cawapres tertentu melalui rekaman-rekaman video. Tetapi yang menjadi problematika sekarang adalah bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Keikutsertaan Anak Dalam Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 agar tidak melibatkan anak dalam kampanye pemilu dapat membahayakan tumbuh kembang anak. Rumusan masalah yang diangkat adalah: 1) Apa faktor yang mempengaruhi anak ikut kampanye ? 2) Apa implikasi hukum dari keikutsertaan anak dalam kampanye politik? 3) Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada anak dalam konteks kampanye politik? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (library research) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui kepustakaan, analisis isi, dokumentasi. Hasil penelitian ini 1) faktor yang mempengaruhi anak ikut kampanye terjadi karena penyalahgunaan kampanye pada anak, diantarnya yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah factor yang datangnya berasal dari anak dalam yang mencakup kebutuhan anak. Sedangkan faktor eksternal yang berasal dari luar meliputi perkembangan teknologi yang dapat memudahkan anak dalam penyalahgunaan anak berkampanye. 2) Implikasi hukum dari keikutsertaan anak dalam kampanye politik disimpulkan menurut hukum positif di Indonesia tidak diatur secara jelas dalam undang undang pemilu tetapi secara implisit ditemukan berbagai undang undang yang terkait. Pertama pasal 280 ayat 2 huruf k tentang larangan kampanye. 3) Akibat hukum bagi pelaksana kampanye yang melibatkan anak dalam kampanye politik di Indonesia memunculkan beberapa sanksi. Berdasarkan pasal 493 Undang-Undang RI no. 7 Tahun 2017 tentang pemilu dapat dikenai pidana kurungan paling lama 1 (satu) Tahun dam denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 ( Dua Belas Juta Rupiah ).

Actions (login required)

View Item