IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 44 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN DESA WISATA DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Kasus di Pantai Peh Pulo Kabupaten Blitar)

SASKIA AYU RAMADHANI, 126103212167 and DARIN ARIF MU'ALIFFIN, 196411052001121001 (2025) IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 44 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN DESA WISATA DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Kasus di Pantai Peh Pulo Kabupaten Blitar). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (494kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (215kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (106kB)
	Text BAB I.pdf Download (249kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (307kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (185kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (47kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (296kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (108kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (111kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyak kawasan wisata potensial belum terfasilitasi secara optimal oleh kebijakan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Peraturan Bupati Blitar Nomor 44 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Desa Wisata di Pantai Peh Pulo, Desa Sumbersih, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar, serta menganalisisnya dari perspektif Fiqih Siyasah. Pantai Peh Pulo merupakan destinasi wisata alam yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat, namun belum ditetapkan secara resmi sebagai desa wisata oleh pemerintah daerah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1.) Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Blitar Nomor 44 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan desa wisata di pantai Peh Pulo Desa Sumbersih Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar? 2.) Bagaimana masalah dan solusi implementasi Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan desa wisata di Pantai Peh Pulo Desa Sumbersih Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar? 3.) Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Blitar Nomor 44 Tahun 2017 tentang desa wisata di Pantai Peh Pulo Desa Sumbersih Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar perspektif Fiqih Siyasah?. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah 1.) Untuk mengetahui apakah Implementasi Peraturan Bupati Blitar Nomor 44 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Desa Wisata di Pantai Peh Pulo telah dilaksanakan secara maksimal guna melindungi wisatawan di Pantai Peh Pulo. 2)Untuk mengetahui masalah yang dihadapi serta solusi yang dapat dilakukan dalam implementasi Peraturan Bupati Blitar Nomor 44 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan desa wisata di objek wisata pantai Peh Pulo.3.) Untuk mengetahui apakah implementasi Peraturan Bupati Blitar Nomor 44 Tahun 2017 tentang desa wisata di Pantai Peh Pulo Kabupaten Blitar dalam perspektif fiqih siyasah Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris denganmenggunakan pendekatan kualitatif deskritif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Implementasi Peraturan Bupati Blitar Nomor 44 Tahun 2017 di Pantai Peh Pulo belum berjalan secara optimal. Pantai Peh Pulo belum ditetapkan secara resmi sebagai desa wisata, dan pengelolaannya masih dilakukan secara swadaya oleh masyarakat setempat. 2) Masalah utama yang ditemukan meliputi keterbatasan anggaran, belum adanya pengakuan legal sebagai desa wisata, infrastruktur yang belum memadai, serta konflik lahan dengan Perhutani. Solusi yang telah dilakukan sejauh ini masih bersifat parsial dan belum terintegrasi, seperti pendampingan pelatihan SDM dan pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS). 3) Dalam perspektif Fiqih Siyasah, peran pemerintah belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan tanggung jawab. Pemerintah seharusnya hadir sebagai pelaksana amanah rakyat yang mengutamakan kepentingan umat dalam setiap kebijakan publik. Ketidakhadiran negara secara aktif dalam mendukung infrastruktur, kelembagaan, dan akses legal menjadi indikasi bahwa peran tersebut belum dijalankan secara maksimal.

Actions (login required)

View Item