EPISTEMOLOGI HUKUM FATWA KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA TENTANG PENGHAPUSAN PRAKTIK PEMOTONGAN DAN PELUKAAN GENITALIA PEREMPUAN PERSPEKTIF MASLAHAT SA’ĪD RAMAḌĀN AL-BŪṬĪ DAN FEMINIST LEGAL THEORY

MUHAMMAD NURRAVI ALAMSYAH, 1880509230005 and ROHMAWATI, 197701042009012003 and ZULFATUN NI'MAH, 197912172008012013 (2025) EPISTEMOLOGI HUKUM FATWA KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA TENTANG PENGHAPUSAN PRAKTIK PEMOTONGAN DAN PELUKAAN GENITALIA PEREMPUAN PERSPEKTIF MASLAHAT SA’ĪD RAMAḌĀN AL-BŪṬĪ DAN FEMINIST LEGAL THEORY. [ Thesis ]

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (387kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (293kB)
	Text BAB I.pdf Download (328kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (638kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (298kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (678kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (667kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (243kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (372kB)
	Text LAMPIRAN-LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Tesis dengan judul “Epistemologi Hukum Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia tentang Penghapusan Praktik Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan Perspektif Maslahat Sa’īd Ramāḍan al-Būṭī dan Feminist Legal Theory” ini ditulis oleh Muhammad Nurravi Alamsyah, NIM. 1880509230005, dengan pembimbing Dr. Rohmawati, M.A. dan Dr. Zulfatun Ni’mah, S.H.I., M.Hum. Kata Kunci: Epistemologi Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia, Maslahat Sa’īd Ramāḍan al-Būṭī, Feminist Legal Theory. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pandangan antara lembaga keagamaan konservatif seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Baḥṡ al-Masā’il Nahdlatul Ulama (LBM NU), yang menyatakan bahwa Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) adalah bagian dari ajaran agama dengan hukum sunat, dan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) sebagai lembaga progresif yang mengeluarkan fatwa bahwa praktik tersebut haram jika tanpa alasan medis. Perbedaan ini mencerminkan dinamika epistemologis fatwa keagamaan dalam merespons isu gender dan hak perempuan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji epistemologi fatwa KUPI guna memahami kesahihan dalam penalaran hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana epistemologi hukum fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia tentang penghapusan praktik pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan? (2) Bagaimana epistemologi hukum fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia tentang penghapusan praktik pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan perspektif maslahat Sa’īd Ramāḍan al-Būṭī? (3) Bagaimana epistemologi hukum fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia tentang penghapusan praktik pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan perspektif feminist legal theory? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian normatif atau doktrinal serta pendekatan filosofis. Sumber data terdiri dari sumber data sekunder yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data penelitian diperoleh melalui studi dokumen dari media cetak dan digital. Keabsahan data diuji melalui credibility, transferability, dependability, dan confirmability. Pengolahan data dilakukan melalui proses pengeditan, sistematisasi, dan deskripsi. Analisis data mencakup identifikasi fakta hukum, penemuan hukum, dan penerapan hukum. Hasil penelitian ini adalah sebagaimana berikut: (1) Secara epistemologis, fatwa KUPI tentang P2GP dirumuskan melalui tiga proses: pertama, analisis intertekstual dan interdisipliner; kedua, berkarakter partisipatoris, terbuka, responsif, dan dialektik, yang berlandaskan pada sembilan nilai dasar, yaitu ketauhidan, kerahmatan, kemaslahatan, kesetaraan, kesalingan, keadilan, kebangsaan, kemanusiaan, dan kesemestaan; ketiga, integrasi pengalaman biologis khas perempuan melalui pendekatan makruf, mubādalah, dan keadilan hakiki perempuan; (2) Ditinjau dari perspektif maslahat Sa’īd Ramaḍān al-Būṭī, epistemologi hukum fatwa KUPI tentang P2GP sejalan dengan prinsip-prinsip kemaslahatan, yaitu: ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-‘aql, dan ḥifẓ al-‘ird, sesuai dengan semangat ijtihad dalam memahami ayat dan berpikir kritis yang tercantum dalam Al-Qur’an, sesuai dengan semangat musyawarah dan penafsiran kontekstual yang tercantum dalam banyak hadis, selaras dengan kias ulama yaitu adanya dukungan dari berbagai nas syariat yang relevan, serta mampu memberikan maslahat dan dampak sosial lebih besar; dan (3) Ditinjau dari perspektif feminist legal theory, epistemologi hukum fatwa KUPI tentang P2GP sejalan dengan tiga prinsip, yaitu: sesuai dengan kebutuhan perempuan, berpijak pada pengalaman biologis dan sosial perempuan, dan memantik kesadaran kesetaraan gender, sehingga sesuai dengan idealisme hukum yang tidak hanya berbicara “tentang” perempuan, tetapi juga “oleh” dan “untuk” perempuan, serta terciptanya hukum yang adil, empatik, dan terlepas dari bias patriarki.

Actions (login required)

View Item