KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELINDUNGI HAK ATAS PENDIDIKAN ANAK PUNK DI KABUPATEN INDRAMAYU

MUHAMAD IBNU FAJAR, 12103193058 and NURUSH SOBAHAH, 198905102018012003 (2025) KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELINDUNGI HAK ATAS PENDIDIKAN ANAK PUNK DI KABUPATEN INDRAMAYU. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (907kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (288kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (121kB)
	Text BAB I.pdf Download (250kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (382kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (262kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (343kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (274kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (178kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (235kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini di dasari adanya fenomena atau masalah sosial terhadap anak di Kabupaten Indramayu. Terutama mengenai masalah anak punk atau anak jalanan dan juga jaminan pendidikan bagi anak itu sendiri, dari problematika tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Melindungi Hak Atas Pendidikan Anak Punk di Kabupaten Indraamayu” Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam melindungi hak pendidikan anak punk di kabupaten Indramayu? 2) bagaimana tinjauan hukum islam terhadap kewenangan pemerintah daerah daalam melindungi hak pendidikan anak punk di kabupaten Indramayu? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Indramayu. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti berupa observasi, wawancara, dan dokumtasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu penyajian data, pengambilan Kesimpulan dan verifikasi. Pengecekan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adaalah dengan cara perpanjangan pengamatan, ketekunan pengamatan, dan trigulasi sumber. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa: 1) kewenangan pemerintah Kabupaten Indramayu dalam hal menangani hak pendidikan anak punk sudah dilaksanakan sesuai undang-undang dan peraturan daeraah yang berlaku dengan cara menyediakan saarana dan prasarana seperti panti sosial atau balai sosial yang berada di Cirebon dan palimanan untuk membina dan mejamin hak-hak anak punk termasuk hak pendidikannya terpenuhi. Kemudian untuk pendidikan anak punk di Kabupaten Indramayu melalui bupati sudah membuat program prioritas yang namanya sistem kejar paket yang di peruntukannya bagi anak-anak yang memang kesulitan dalam mengakses atau mendapatkan hak pendidikan nya dan semua itu di sediakan oleh pemerintah daerah kabupaten Indramayu dan juga dibiayai oleh pemerintah. 2) tinjauan hukum islam tentang kewenangan pemerintah dalam hal pendidikan anak punk ini sejalan dengan ketentuan hukum islam dan Maqasid syariah yaitu (Hifz al-Aql) yang harus dijaga dan dipenuhi sebagai salah satu bentuk tercapainya kemaslahatan yang mengajarkan persamaan hak setiap manusia tanpa membeda-bedakan guna menciptakan kebaikan, keadilan dan kesejahteran bagi setiap warga negara.

Actions (login required)

View Item