OTORISASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN SIREKAP DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Kasus Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung)

ELENNIA PUTRI REGINA, 126103212132 and AHMADI ABDUL SHOMAD FAIZ NAHADHIYANTO, 198204212025211002 (2025) OTORISASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN SIREKAP DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Kasus Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (282kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (116kB)
	Text BAB I.pdf Download (286kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (448kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (281kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (443kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (286kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (203kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (240kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Elennia Putri Regina, NIM 126103212132, Otorisasi Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penerapan Sirekap Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Komisi Pemilihan Umum Tulungagung), Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, pembimbing Dr. Ahmadi Abdul Shomad Faiz Nahdhiyanto, M.H Kata kunci : Sirekap, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Siyasah Dusturiyah. Penerapan Sirekap tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang penggunaan Sirekap yang ditujukan untuk mempermudah proses rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam pemilihan umum. Dengan begitu proses penghitungan suara akan cepat selesai dan memudahkan para petugas TPS dalam menentukan hasil Pemilu. Hal tersebut sejalan dengan siyasah dusturiyah yaitu bagian dari fiqih siyasah yang membahas tentang perundang-undangan negara, bentuk pemerintahan, hak-hak rakyat, dan pembagian kekuasaan. Fokus penelitian Otorisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penerapan E-Rekap Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Komisi Pemilihan Umum Tulungagung) yaitu : 1) Bagaimana Otorisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2020 Tentang Penggunaan Sirekap Sebagai Alat Penghitungan Suara? 2) Bagaimana Penerapan Sirekap Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara? 3) Bagaimana Perspektif Siyasah Dusturiyah Mengenai Otorisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2020 Tentang Penerapan Sirekap? Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk Mengetahui Otorisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2020 Tentang Penggunaan Sirekap Sebagai Alat Penghitungan Suara. 2) Untuk Mengetahui Penerapan Sirekap Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara. 3) Untuk Mengetahui Perspektif Siyasah Dusturiyah Mengenai Otorisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2020 Tentang Penerapan Sirekap. Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu dengan menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian menggunakan sumber data sekunder yang berisikan data primer dan sekunder. Analisi data yang digunakan adalah teknis analisis deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) pemegang otoritas dalam pembuatan, penetapan, dan pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) adalah Komisi Pemilihan Umum RI serta alasan dibuatnya PKPU tersebut untuk membantu mempermudah dan mempercepat rekapitulasi dengan hasil transparan, akuntabel, efisiensi waktu dan biaya. 2) penerapan Sirekap awal dilakukan pada Pilkada tahun 2020 di beberapa daerah, rekapitulasi menggunakan aplikasi Sirekap dilakukan oleh petugas KPPS di TPS dengan menginput data hasil penghitungan suara, jika sudah benar data akan dikirim ke server KPU dan akan dipublikasikan langsung 3) dalam perspektif Siyasah Dusturiyah di bidang legislasi yaitu kekuasaan pemerintahan Islam dalam membuat dan menetapkan hukum berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah yang meliputi pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat. Dalam hal ini otorisasi KPU RI mengenai PKPU yang berkaitan dengan penerapan Sirekap dapat membantu petugas TPS dalam proses penghitungan suara agar hasil dapat terselesaikan dengan maksimal. Dapat disimpulkan kekuasaan legislatif yaitu menjalankan tugas Siyasah Syar’iyyah yang dilaksanakan untuk membuat hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam.

Actions (login required)

View Item