ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA TAMBAKREJO KECAMATAN SUMBERGEMPOL KABUPATEN TULUNGAGUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQIH SIYASAH

DAFFA ALDESSA AQILYATITO, 126103211028 and YUSRON MUNAWIR, 198403152019031011 (2025) ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA TAMBAKREJO KECAMATAN SUMBERGEMPOL KABUPATEN TULUNGAGUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQIH SIYASAH. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (2MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (177kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (119kB)
	Text BAB I.pdf Download (231kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (401kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (398kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (283kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (328kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (140kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (164kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (877kB)

Abstract

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqih Siyasah( Studi Kasus di Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung ) Daffa Aldessa Aqilyatito NIM. 126103211028, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Pembimbing Yusron Munawir S.H.I., M.H. Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Fiqih Siyasah, Analisis Hukum Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penyalahgunaan dana desa di Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, yang menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Meskipun ada regulasi yang mengatur penggunaan dana desa, korupsi tetap terjadi akibat lemahnya pengawasan dan rendahnya akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penegakan hukum terhadap korupsi dana desa serta penerapan prinsip fiqh siyasah, seperti transparansi dan akuntabilitas, untuk mencegah korupsi dan memastikan pengelolaan dana desa yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini diantaranya 1) Bagaimana Kasus Korupsi Dana Desa di Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung? 2) Bagaimana Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di di Desa Tambakrejo kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung? 3) Bagaimana penegakan hukum menurut tindak pidana tipikor dana desa di DesaTambakrejo, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung dalam perspektif Fiqih Siyasah? Metode penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa di Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung. Analisis data yang digunakan adalah Kondensasi data menyaring informasi relevan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi dalam bentuk terstruktur untuk memudahkan identifikasi pola. Simpulan mencakup temuan tentang efektivitas hukum positif, penerapan prinsip fiqh siyasah. Hasil penelitian ini adalah 1) Kasus korupsi dana desa di Desa Tambakrejo, Tulungagung, melibatkan penyalahgunaan dana sebesar Rp721 juta. Modus korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa, Suratman, termasuk pembuatan proyek fiktif, penyalahgunaan tanah kas desa, dan pengelolaan BUMDes yang tidak transparan. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan desa malah diselewengkan untuk kepentingan pribadi. 2) Proses penegakan hukum korupsi dana desa di Desa Tambakrejo dimulai dari temuan BPK dan laporan masyarakat. Kejaksaan Negeri Tulungagung menetapkan Kepala Desa Suratman dan Hadi sebagai tersangka, lalu menahan mereka. Tujuan utamanya adalah mengembalikan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas serta memberi efek jera terhadap praktik korupsi.3) Penegakan hukum terhadap korupsi dana desa di Desa Tambakrejo, dalam perspektif Fiqih Siyasah dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bertujuan menegakkan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Fiqih Siyasah mengajarkan pemerintahan harus adil, yang dilanggar oleh Kepala Desa Suratman. Proses hukum oleh Kejaksaan Negeri Tulungagung, yang menetapkan tersangka dan menahan, memastikan tanggung jawab pejabat publik dan memberi efek jera terhadap korupsi.

Actions (login required)

View Item