URGENSI PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG UNDANG PERAMPASAN ASET DALAM PERSPEKTIF TEORI KEADILAN JOHN RAWLS DAN FIQIH DUSTURIYAH

ADAM SENO HADI, 126103211002 and AHMAD YUZKI ARIFIAN NAWAFI', 198806092019031003 (2025) URGENSI PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG UNDANG PERAMPASAN ASET DALAM PERSPEKTIF TEORI KEADILAN JOHN RAWLS DAN FIQIH DUSTURIYAH. [ Skripsi ]

	Text COVER .pdf Download (2MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (274kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (202kB)
	Text BAB I.pdf Download (273kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (457kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (295kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (432kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (194kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (191kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (431kB)

Abstract

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset merupakan salah satu instrumen hukum yang dirancang untuk memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan terorganisir lainnya dengan cara menyita aset hasil kejahatan tanpa bergantung pada putusan pidana terhadap pelaku. Namun hingga kini, RUU tersebut belum juga disahkan, meskipun urgensinya semakin tinggi seiring meningkatnya kejahatan ekonomi dan lemahnya efektivitas pemulihan aset negara melalui jalur pidana konvensional. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset dalam perspektif teori keadilan John Rawls dan fiqih dusturiyah (fikih ketatanegaraan Islam). Dalam teori keadilan John Rawls, prinsip keadilan distributif dan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara menjadi pijakan dalam menilai bahwa pengesahan RUU ini merupakan bentuk keadilan institusional yang diperlukan untuk menciptakan tatanan sosial yang adil. Sementara dalam perspektif fiqih dusturiyah, hukum perampasan aset dapat dibenarkan selama memenuhi prinsip kemaslahatan umum, keadilan, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, seperti prinsip hifz al-mal (perlindungan terhadap harta). Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, filsafat hukum, dan maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengesahan RUU Perampasan Aset merupakan langkah strategis dan mendesak untuk mengisi kekosongan hukum, memperkuat sistem pemulihan aset negara, dan mewujudkan keadilan substantif bagi masyarakat. Dengan demikian, penundaan pengesahan RUU ini berpotensi menghambat upaya negara dalam melindungi kepentingan publik dan memberantas kejahatan secara efektif.

Actions (login required)

View Item