TRADISI LARANGAN MLUMAH MUREP DALAM PERKAWINAN ADAT JAWA PERSEPSI BUDAYAWAN DAN ULAMA’ LDII KABUPATEN TULUNGAGUNG

MOHAMMAD ROFII'UN NI'AM, 126102211062 and EKO SISWANTO, 1755154028 (2025) TRADISI LARANGAN MLUMAH MUREP DALAM PERKAWINAN ADAT JAWA PERSEPSI BUDAYAWAN DAN ULAMA’ LDII KABUPATEN TULUNGAGUNG. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (519kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (790kB)
	Text BAB I.pdf Download (451kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (701kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (359kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (465kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (525kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (515kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (340kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Mohammad Rofii’un Ni’am, 126102211062. Tradisi Larangan Mlumah Murep dalam Perkawinan Adat Jawa Persepsi Budayawan dan Ulama’ LDII Kabupaten Tulungagung, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2025, Pembimbing: Dr. Fathul Ihsani, S.Sy., M.H. Kata Kunci: Perkawinan mlumah murep, adat Jawa, budayawan, Ulama, LDII Perkawinan dalam masyarakat Jawa bukan hanya ikatan lahir dan batin antara dua individu, melainkan juga merupakan bagian dari sistem sosial dan budaya yang sarat dengan nilai-nilai tradisional. Salah satu tradisi yang masih kuat dianut adalah larangan perkawinan mlumah murep, yaitu larangan menikahi seseorang dari desa yang sama dengan pasangan saudara kandung yang sudah terlebih dahulu menikah. Tradisi ini diyakini dapat mendatangkan kesialan atau musibah bagi pasangan yang melanggarnya, seperti perceraian, sakit, atau bahkan kematian. Keyakinan ini telah diwariskan secara turun-temurun tanpa landasan historis yang pasti, tetapi terus dilestarikan oleh masyarakat, termasuk oleh sebagian komunitas keagamaan seperti Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Tradisi ini mencerminkan bentuk akulturasi antara kepercayaan lokal dan ajaran agama, yang menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam konteks hukum keluarga Islam. Penelitian ini merupakan studi lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan ulama LDII, budayawan, serta tokoh masyarakat di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Selain itu, digunakan pula teknik observasi dan dokumentasi untuk memperoleh data yang mendalam dan komprehensif. Penelitian ini juga menggunakan teori ‘urf (adat dalam Islam) dan teori sinkretisme budaya untuk menganalisis integrasi antara tradisi lokal dan ajaran Islam dalam praktik perkawinan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana praktik tradisi larangan perkawinan mlumah murep di Kabupaten Tulungagung? dan (2) bagaimana persepsi budayawan dan ulama LDII terhadap tradisi tersebut? Kedua pertanyaan ini menjadi pijakan utama dalam menelusuri keberlanjutan, alasan, serta dasar normatif dan religius dari pelaksanaan tradisi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi mlumah murep masih dipegang teguh oleh sebagian masyarakat karena dianggap mampu menjaga harmoni dan menghindarkan keluarga dari berbagai bentuk musibah. Budayawan memandang tradisi ini sebagai warisan budaya yang sarat nilai filosofis dan simbolik yang harus dijaga sebagai identitas kultural masyarakat Jawa. Sementara itu, persepsi ulama LDII bersifat beragam. Sebagian menolak dengan tegas karena tidak memiliki dasar syariat yang kuat dan dikategorikan sebagai ‘urf fasid (adat yang rusak), sedangkan sebagian lainnya melihatnya sebagai bagian dari kearifan lokal yang dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pokok dalam Islam. Penelitian ini menunjukkan adanya dialektika antara tradisi lokal dan norma agama yang terus berlangsung dalam kehidupan masyarakat, serta perlunya pemahaman kontekstual agar hukum Islam dapat berdialog secara dinamis dengan budaya lokal.

Actions (login required)

View Item