PENYEDIAAN LAYANAN WIFI DI KEPULAUAN NUSA PENIDA BALI OLEH PERUSAHAAN STARLINK PERSPEKTIF PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI DAN FIKIH SIYASAH

RIO ADI SAPUTRA, 126103212241 and ZULFATUN NI'MAH, 197912172008012013 (2025) PENYEDIAAN LAYANAN WIFI DI KEPULAUAN NUSA PENIDA BALI OLEH PERUSAHAAN STARLINK PERSPEKTIF PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI DAN FIKIH SIYASAH. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (7MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (137kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (116kB)
	Text BAB I.pdf Download (189kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (340kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (118kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (172kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (233kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (35kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (97kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (614kB)

Abstract

Rio Adi Saputra , 126103212241, Penyediaan Layanan Wifi Di Kepulauan Nusa Penida Bali Oleh Perusahaan Starlink Perspektif Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Dan Fikih Siyasah, Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2025, Pembimbing: Dr. Zulfatun Ni‘mah, M.Hum. KATA KUNCI: Layanan, Wifi, perusahaan, Peraturan, Fikih Siyasah Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyediaan layanan jasa untuk masyarakat seharusnya dilakukan dengan mematuhi seluruh ketentuan administratif dan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk memperoleh izin resmi serta menjamin kualitas dan keamanan layanan. Namun, layanan WiFi di daerah kepulauan nusa penida oleh perusahaan Starlink dapat menimbulkan penyimpangan, seperti adanya distribusi perangkat dan layanan kembali oleh oknum reseller ( penyedia layanan ) tanpa sepengetahuan starlink yang merupakan tindakan illegal dalam peraturan , sehingga dapat menyebabkan pelanggaran regulasi, menurunnya kualitas layanan, dan risiko keamanan data bagi konsumen. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah : (1) Bagaimana penyediaan layanan wifi di Kepulauan Nusa Penida Bali oleh provider Starlink? (2) Apakah penyediaan layanan wifi di Kepulauan Nusa Penida Bali oleh provider wifi Starlink sudah sesuai ditinjau dari Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi? (3) Bagaimana penyediaan layanan wifi di Kepulauan Nusa Penida Bali oleh provider Starlink ditinjau dari fikih siyasah ? Penelitian ini menerapkan metode studi kepustakaan dengan menganalisis berbagai sumber hukum primer dan sekunder, termasuk Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 serta prinsip fikih siyasah. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian literatur dari dokumen hukum, buku, jurnal dan artikel ilmiah, yang kemudian dianalisis secara sistematis menggunakan teknik triangulasi untuk menjamin keabsahan dan konsistensi data. Proses penelitian mencakup tahap awal pendahuluan, identifikasi masalah dan tujuan, pengumpulan data, analisis dan pembahasan, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penyediaan akses WiFi oleh Starlink di Kepulauan Nusa Penida Bali dilaksanakan berdasarkan izin dari Kementrian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia serta melalui kerjasama dengan mitra lokal berizin. (2) Ditinjau dari Permenkominfo No. 13 Tahun 2019, penyediaan layanan Wifi oleh Starlink di Kepulauan Nusa Penida Bali telah sesuai dengan kewajiban baik dari segi penyediaan maupun pengoperasiannya karena telah memiliki izin seperti yang tercantum dalam bebeapa pasal dalam penelitian secara resmi serta memenuhi persyaratan teknis dan perusahaan starlink sudah melakukan koreksi dengan melakukan pengawasan dengan maksimal agar tidak terjadi pelanggaran oleh reseller illegal dalam wilayah administratif pengoperasiannya. (3) Ditinjau dari perspektif fikih siyasah, penyediaan layanan wifi oleh Starlink di Kepulauan Nusa Penida Bali telah sesuai dengan kewajiban mematuhi ulil amri dengan memenuhi seluruh perizinan dan regulasi di Indonesia. Kerena menunjukkan bentuk ketaatan kepada pemerintah demi menjaga kemaslahatan dan ketertiban masyarakat.

Actions (login required)

View Item