PELEMBAGAAN PARTAI BURUH PRA DAN PASCA PEMILU 2024 DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQIH SIYASAH (STUDI KASUS PARTAI BURUH KABUPATEN BLITAR)

WILDAN EKA ARVINDA, 126103211094 and NURUSH SHOBAHAH, 198905102018012003 (2025) PELEMBAGAAN PARTAI BURUH PRA DAN PASCA PEMILU 2024 DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQIH SIYASAH (STUDI KASUS PARTAI BURUH KABUPATEN BLITAR). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (398kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (378kB)
	Text BAB I.pdf Download (485kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (487kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (268kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (671kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (31kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (212kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh berdirinya partai Buruh di Kabupaten Blitar yang merupakan partai yang baru dibentuk pada 10 Mei 2023 yang tentu mengalami tantangan di dalam memperkuat organisasi dan melembagakan partainya secara formal. Maka perlu adanya penelitian yang membahas mengenai pelembagaan partai Buruh dalam pandangan hukum positif dan fiqih siyasah. Penelitian ini berfokus pada pelembagaan partai politik sebagai sarana bagi masyarakat menyalurkan pendapat kepada pemerintah, untuk itu partai politik perlu mendapatkan kepercayaan serta keyakinan dari masyarakat. Untuk mendapatkan hal tersebut dari masyarakat, partai politik memerlukan pelembagaan partai yang baik. Ketika proses pelembagaan partai politik di dalam suatu partai sudah mapan dan baik, akan menghasilkan dampak positif dalam berpolitik. Proses pelembagaan partai dilihat dari proses pemantapan struktur maupun kultur didalam partai itu sendiri ini dalam pandangan fiqih siyasah. penelitian ini berfokus pada: 1) Bagaimana pelembagaan partai politik yang dilakukan partai Buruh Kabupaten Blitar pra dan pasca pemilu 2024?. 2). Bagaimana pelembagaan partai Buruh pra dan pasca pemilu 2024 di Kabupaten Blitar ditinjau dari perspektif hukum positif yakni; dan fiqih siyasah Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1). Untuk menganalisis pelembagaan partai Buruh pra dan pasca pemilu 2024 di Kabupaten Blitar 2). Untuk menganalisis kendala pelembagaan partai Buruh pra dan pasca pemilu 2024 di Kabupaten Blitar. Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan, sumber data dari penelitian ini adalah sumber data primer, sekunder dan sumber data tersier sementara teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian teknik analisis data menggunakan penyajian data serta penarik kesimpulan. Dari penelitian ini akan diketahui bahwa: 1). Pelembagaan partai Buruh kabupaten Blitar masih jauh dari amanat hukum positif. Kegagalan partai Buruh dalam proses pendaftaran berkas verifikasi calon Sesuai dengan Peraturan komisi pemilihan umum nomor 4 tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik berefek domino. Partai buruh menjadi tidak mendapat kursi parlemen yang berakibat partai Buruh tidak mendapatkan dana hibah partai politik oleh negara sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 mengenai Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. 2) Partai Buruh dalam melaksanakan pelembagaan jika ditinjau dari konsep kemaslahatan umum atau dalam tradisi fiqh siyasah disebut maslahah ammah sudah baik namun dalam beberapa segi masih belum maksimal. Partai buruh sudah baik dalam membentuk kepengurusan partai politik sesuai undang- undang dan berkolaborasi dengan lembaga yang memiliki visi yang sama seperti SPSI. Namun, Partai Buruh gagal dalam verifikasi silon, kurang dalam memperkuat dan mempersolid kader, dan kemampuannya dalam mengawal kebijakan hukum dan politik tidak optimal karena tidak mendapat kursi di parlemen.

Actions (login required)

View Item