ANALISIS PUTUSAN NOMOR 93/Pid.Sus/2024/PN.Blt TENTANG TRANSAKSI NARKOBA DALAM PERSPEKTIF PENJERAAN DAN FIQIH JINAYAH (Studi Putusan Pengadilan Negeri Blitar)

INTAN PUTRI OCTAVIA, 126103212142 and AHMADI ABDUL SHOMAD FAIZ NAHADHIYANTO, 198204212025211002 (2025) ANALISIS PUTUSAN NOMOR 93/Pid.Sus/2024/PN.Blt TENTANG TRANSAKSI NARKOBA DALAM PERSPEKTIF PENJERAAN DAN FIQIH JINAYAH (Studi Putusan Pengadilan Negeri Blitar). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (614kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (362kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (390kB)
	Text BAB I.pdf Download (317kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (357kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (312kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (405kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (331kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (298kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (309kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (471kB)

Abstract

Intan Putri Octavia, NIM. 126103212142 , ANALISIS PUTUSAN NOMOR 93/Pid.Sus/2024/PN.Blt TENTANG TRANSAKSI NARKOBA DALAM PERSPEKTIF PENJERAAN DAN FIQIH JINAYAH (Studi Putusan Pengadilan Negeri Blitar), Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2025, Dosen Pembimbing Dr. Ahmadi Abdul Shomad Faiz N, M.H. Kata Kunci: Putusan Pengadilan, Tindak Pidana Narkotika, Penjeraan, Fiqih Jinayah, Jarimah Taʿzīr, Pemidanaan Residivis Peredaran narkotika di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan dan menjadi ancaman serius bagi generasi muda, stabilitas sosial, serta ketertiban umum. Meskipun aparat penegak hukum telah menjatuhkan berbagai putusan pidana, namun efektivitasnya dalam memberikan efek jera terhadap pelaku masih menjadi pertanyaan. Tindak pidana narkotika, khususnya yang dilakukan oleh residivis dari dalam lembaga pemasyarakatan, menimbulkan kekhawatiran mengenai lemahnya sistem pengawasan dan pembinaan narapidana. Penelitian ini memfokuskan kajian pada Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN.Blt terhadap pelaku residivis yang kembali melakukan kejahatan narkotika dari dalam penjara. Fokus masalah dalam penelitian ini antara lain : 1) Bagaimana analisis penerapan prinsip penjeraan dalam Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN.Blt?; 2) Bagaimana pertimbangan hukum, hakim dalam Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN.Blt?; dan 3) Bagaimana analisis terhadap putusan tersebut ditinjau dari perspektif fiqih jinayah?. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Objek kajian berupa dokumen putusan pengadilan yang dianalisis dengan teori penjeraan dan prinsipprinsip fiqih jinayah. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, meliputi bahan hukum primer dan sekunder seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum, kitab fiqih, serta dokumen putusan pengadilan. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan menitikberatkan pada interpretasi hukum dan penilaian terhadap kecocokan antara putusan hakim dan tujuan pemidanaan, baik menurut sistem hukum nasional maupun hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Putusan belum mencerminkan efek penjeraan individual maupun umum secara optimal. Terdakwa yang merupakan residivis kembali melakukan tindak pidana dari dalam lembaga pemasyarakatan, namun hal ini tidak dijadikan pertimbangan pemberat oleh hakim, sehingga putusan belum memberi efek jera yang kuat bagi pelaku maupun masyarakat.; 2) Dari perspektif fiqih jinayah, perbuatan terdakwa termasuk jarimah taʿzīr yang seharusnya memberi ruang bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman yang lebih tegas demi kemaslahatan dan pencegahan kerusakan sosial. Namun, pertimbangan tersebut belum tampak dalam vonis yang dijatuhkan. ; dan 3) Pertanggungjawaban pidana dalam fiqih jinayah bersifat fleksibel dan proporsional, disesuaikan dengan tingkat kerusakan dan bahaya perbuatan. Sayangnya, putusan belum mencerminkan ijtihad hukuman yang memaksimalkan aspek pencegahan (sadd adz-dzari‘ah) maupun perlindungan masyarakat dari ancaman kejahatan berulang. Oleh karena itu, diperlukan integrasi antara pendekatan hukum positif dan nilai-nilai fiqih jinayah dalam proses pemidanaan agar keadilan yang ditegakkan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif, edukatif, dan berorientasi pada kemaslahatan hukum.

Actions (login required)

View Item