IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF FIQIH SYIASAH (Studi Kasus di Kabupaten Trenggalek)

SITI FARIDHAH, 126103212169 and DARIN ARIF MU'ALIFFIN, 196411052001121001 (2025) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF FIQIH SYIASAH (Studi Kasus di Kabupaten Trenggalek). [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (2MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (302kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (230kB)
	Text BAB I.pdf Download (280kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (245kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (121kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (358kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (228kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (192kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (195kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Siti Faridhah, 126103212169, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Fiqih Syiasah (Studi Kasus Di Kabupaten Trenggalek ), Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2025, Pembimbing Dr. H. M. Darin Arif Mu’allifin, S.H., M.Hum. Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah, Fiqih Siyasah Indonesia sebagai negara berkembang memiliki kekayaan alam yang melimpah dan menjadi penopang utama kegiatan ekonomi nasional. Namun, pemanfaatan sumber daya ini kerap tidak disertai dengan pengelolaan yang bijak, sehingga memicu kerusakan lingkungan. Salah satu contoh nyata adalah aktivitas industri genteng di Desa Sumberejo, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, yang meskipun berkontribusi terhadap perekonomian masyarakat, namun berdampak pada kerusakan lingkungan akibat eksploitasi tanah secara berlebihan. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan terhadap kelestarian lingkungan hidup dan mendorong perlunya peran aktif pemerintah daerah dalam mengatasi dampak negatif tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji upaya pemerintah daerah dalam mencegah kerusakan lingkungan akibat industri genteng, ditinjau dari perspektif hukum positif dan fiqih siyasah, dengan harapan dapat memberikan solusi yang seimbang antara pembangunan industri dan pelestarian lingkungan. Fokus dalam penelitian ini ; 1)Bagaimana Implementasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Trenggalek, 2)Bagaimana Tentang Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 Pada Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, 3)Pengelolaan dan Perlindungan Dalam Perspektif Fiqih Syiasah. Metode yang digunakan adalah penelitian empiris kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field reaserch). Data primer dikumpulkan dari informan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara secara langsung dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh peneliti dari buku, jurnal dan sumber lain yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok pembahasan kajian penelitian ini, sehingga memiliki relevansi dengan permasalahan yang dikaji Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan upaya melalui sosialisasi, regulasi turunan, dan pengawasan lingkungan, namun implementasinya belum berjalan optimal. Masih banyak pelaku industri rakyat seperti industri genteng dan batu bata yang belum mengelola limbah secara sesuai, sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan. Keterbatasan sarana, sumber daya manusia, dan anggaran pengawasan turut menjadi kendala. Secara normatif, perda ini sudah memuat prinsip perlindungan lingkungan yang lengkap, tetapi belum ditunjang oleh perencanaan teknis yang terukur dan pelibatan stakeholder secara maksimal. Dalam perspektif fiqih siyasah, perda ini belum mencerminkan prinsip-prinsip syariah seperti al-dharar yuzāl, maslahah mursalah, dan tawāzun. Pemerintah belum sepenuhnya menjalankan peran sebagai ḥāmil al-maslahah, karena kebijakan lingkungan lebih berorientasi pada aspek ekonomi daripada kelestarian lingkungan. Selain itu, peran tokoh agama dan lembaga keagamaan dalam membangun kesadaran lingkungan berbasis nilai-nilai Islam masih belum diberdayakan secara optimal

Actions (login required)

View Item