Redenomination of the Indonesian Rupiah: A Legal-Policy Analysis from a Maqāṣid Perspective

Iffatin Nur, 197301111999032001 and RENI DWI PUSPITASARI, 199006072023212051 and INDRI HADISISWATI, 196501261999032001 and Divia Nur Alan Nur Ilmas, - (2025) Redenomination of the Indonesian Rupiah: A Legal-Policy Analysis from a Maqāṣid Perspective. International Journal Law and Society, 4 (3). pp. 467-487. ISSN 2827-9042

Text Redenomination+of+the+Indonesian+Rupiah.pdf Download (970kB)

Abstract

This article examines the proposed redenomination of the Indonesian Rupiah through a normative–conceptual legal-policy analysis informed by the Maqāṣid al-Sharīʿah framework. The study evaluates the legal foundations, philosophical justification, and policy implications of redenomination within Indonesia’s current macroeconomic and institutional context. Drawing on primary legal materials such as Law No. 7 of 2011 on Currency, Bank Indonesia regulations, and Ministry of Finance instruments alongside doctrinal writings and legal-philosophical scholarship, the research integrates doctrinal interpretation, legal-policy analysis, and maqāṣid reasoning. The findings indicate that redenomination is normatively grounded in constitutional mandates to ensure currency sovereignty and monetary stability. It enhances transactional efficiency, supports price transparency, and strengthens currency credibility when implemented under stable macroeconomic conditions. From the Maqāṣid framework, redenomination aligns with ḥifẓ al-māl (protection of wealth), al-ʿadālah (justice), and maṣlaḥah (public welfare). This study contributes an interdisciplinary framework bridging legal doctrine, public policy, and Islamic legal philosophy. Limitations arise from reliance on secondary sources, indicating the need for empirical and comparative research. Artikel ini mengkaji usulan redenominasi Rupiah Indonesia melalui analisis kebijakan hukum normatif-konseptual yang didasarkan pada kerangka Maqāṣid al-Sharīʿah. Studi ini mengevaluasi landasan hukum, justifikasi filosofis, dan implikasi kebijakan redenominasi dalam konteks makroekonomi dan kelembagaan Indonesia saat ini. Dengan mengacu pada materi hukum primer seperti Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, peraturan Bank Indonesia, dan instrumen Kementerian Keuangan, serta tulisan doktrinal dan kajian hukum-filsafat. Penelitian ini mengintegrasikan interpretasi doktrinal, analisis kebijakan hukum, dan penalaran maqāṣid. Temuan menunjukkan bahwa redenominasi secara normatif didasarkan pada mandat konstitusional untuk memastikan kedaulatan mata uang dan stabilitas moneter. Hal ini meningkatkan efisiensi transaksi, mendukung transparansi harga, dan memperkuat kredibilitas mata uang ketika diimplementasikan dalam kondisi makroekonomi yang stabil. Dari kerangka Maqāṣid, redenominasi selaras dengan ḥifẓ al-māl (perlindungan kekayaan), al-ʿadālah (keadilan), dan maṣlaḥah (kesejahteraan umum). Studi ini memberikan kerangka kerja interdisipliner yang menjembatani doktrin hukum, kebijakan publik, dan filsafat hukum Islam. Keterbatasan muncul dari ketergantungan pada sumber sekunder, yang menunjukkan perlunya penelitian empiris dan komparatif.

Actions (login required)

View Item