ANALISIS YURIDIS TERHADAP ATURAN LARANGAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN KELUARGA DENGAN KEPALA DESA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN SIYASAH DUSTURIYAH

DELLA FEBI WULANDARI, 126103211032 and YUSRON MUNAWIR, 198403152019031011 (2025) ANALISIS YURIDIS TERHADAP ATURAN LARANGAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN KELUARGA DENGAN KEPALA DESA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN SIYASAH DUSTURIYAH. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (242kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (325kB)
	Text BAB I.pdf Download (306kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (383kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (275kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (339kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (310kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (257kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (241kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (318kB)

Abstract

Skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Aturan Larangan Pengangkatan Perangkat Desa Yang Mempunyai Hubungan Keluarga Dengan Kepala Desa Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Siyasah Dusturiyah” ini ditulis oleh Della Febi Wulandari, NIM. 126103211032 dengan pembimbing Yusron Munawir, S.H.I, M.H. Kunci: Analisis Yuridis, Pengangkatan Perangkat Desa, Perspektif Hukum Positif dan Siyasah Dusturiyah Pengangkatan perangkat desa merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia. Dalam peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan pengangkatan perangkat desa memang tidak ada aturan secara langsung yang melarang perangkat desa yang mempunyai hubungan keluarga dengan kepala desa. Namun larangan tersebut juga ada yang menggunakan dalam syarat pengangkatan perangkat desa di peraturan daerah tertentu sehingga mereka yang mempunyai hubungan dengan kepala desa banyak yang kehilangan kesempatan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana analisis yuridis terhadap aturan larangan pengangkatan perangkat desa yang mempunyai hubungan keluarga dengan kepala desa dalam perspektif hukum positif?. 2) Bagaimana analisis yuridis terhadap aturan larangan pengangkatan perangkat desa yang mempunyai hubungan keluarga dengan kepala desa dalam perspektif siyasah dusturiyah?. Kemudian tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui mengetahui peraturan larangan pengangkatan perangkat desa yang mempunyai hubungan keluarga dengan kepala desa perspektif hukum positif. 2) Untuk mengetahui peraturan larangan pengangkatan perangkat desa yang mempunyai hubungan keluarga dengan kepala desa perspektif siyasah dusturiyah. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa : 1) Dalam perspektif hukum positif, larangan pengangkatan perangkat desa yang mempunyai hubungan keluarga dengan kepala desa belum diatur secara eksplisit dalam peraturan nasional, namun praktik nepotisme tetap dilarang dan dapat dikenai sanksi. 2) Pengangkatan perangkat desa yang memiliki hubungan keluarga dengan kepala desa dalam perspektif siyasah dusturiyah harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, keilmuan, dan musyawarah mufakat. Dalam penelitian menggunakan dalil al-qur’an surah Ali Imran ayat 159 dan Al Maidah ayat 8.

Actions (login required)

View Item