DAMPAK PERBAIKAN SARANA IRIGASI DALAM MENINGKATKAN PENGHASILAH PETANI PADI DI DESA BETAK KECAMATAN KALIDAWIR KABUPATEN TULUNGAGUNG MENURUT TINJAUAN FIKIH MUAMALAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

MUHAMMAD FATHU ROZIQ, 126101202133 (2024) DAMPAK PERBAIKAN SARANA IRIGASI DALAM MENINGKATKAN PENGHASILAH PETANI PADI DI DESA BETAK KECAMATAN KALIDAWIR KABUPATEN TULUNGAGUNG MENURUT TINJAUAN FIKIH MUAMALAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI. [ Skripsi ]

	Text COVER.pdf Download (644kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (152kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (263kB)
	Text BAB I.pdf Download (264kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (324kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (108kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (316kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (119kB)
	Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (13kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (158kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Muhammad Fathu Roziq, NIM. 126101202133, Dampak Perbaikan Sarana Irigasi dalam Meningkatkan Penghasilan Petani Padi di Desa Betak Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung Menurut Tinjauan Fikih Muamalah dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Pembimbing: Dr. Budi Kolistiawan, S.Pd., M.E.I. Kata Kunci: Irigasi, Penghasilan Petani, Pertanian, Saluran Air Sektor pertanian memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian dan ketahanan pangan di Indonesia. Di Desa Betak, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, mayoritas masyarakat menggantungkan hidup pada pertanian, khususnya budidaya padi. Namun, permasalahan klasik seperti keterbatasan sarana irigasi menjadi salah satu kendala utama yang memengaruhi produktivitas lahan dan pendapatan petani. Sistem irigasi yang tidak optimal menyebabkan distribusi air yang tidak merata, sehingga diupayakan perbaikan sarana irigasi menjadi langkah strategis yang dapat mendukung peningkatan hasil pertanian sekaligus memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi petani. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana dampak dari sebelum dan sesudah perbaikan irigasi sawah terhadap penghasilan petani padi di Desa Betak Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung?, 2) Bagaimana tinjauan fikih muamalaH terhadap akad irigasi sawah dan pengupahan petugas irigasi di Desa Betak Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung?, 3) Bagaimana praktik irigasi di Desa Betak Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung menurut Tinjauan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2013? Metode dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris, data yang digunakan merupakan data primer dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi petani padi di Desa Betak Kecamatan Kalidawir. Penelitian juga menggunakan data sekunder yaitu hukum Islam atau fikih muamalah terhadap akad irigasi sawah dan pengupahan petugas irigasi dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2013. Hasil penelitian menunjukkan: 1) perbaikan irigasi di Desa Betak Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan petani. Perbaikan saluran irigasi meningkatkan hasil panen dan penghasilan petani, memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup dan berinvestasi dalam usaha tani. 2) Dalam tinjauan fikih muamalah, praktik akad irigasi dan pengupahan petugas irigasi dinilai sah karena berdasarkan prinsip keadilan, kerelaan, dan tidak mengandung unsur riba, mencerminkan penerapan nilai-nilai Islam yang harmonis. 3) Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2013, pengelolaan irigasi oleh HIPPA di desa ini adalah contoh implementasi perlindungan dan pemberdayaan petani yang berhasil, dengan kontribusi komunitas, musyawarah rutin, dan langkah-langkah pengelolaan air yang efisien. Secara keseluruhan, praktik ini menunjukkan kolaborasi yang efektif antara syariah, komunitas petani, dan kebijakan hukum positif dalam mendukung keberlanjutan sektor pertanian.

Actions (login required)

View Item